Pemerintah Diminta Segera Lunasi Tunggakan Biaya Hotel untuk Karantina Covid-19
BNPB sebagai penanggungjawab atas penyaluran Dana Siap Pakai bagi hotel-hotel yang bermitra dengan pemerintah diminta segera melunasi tagihan.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - CEO Indonesia Tourism Watch (ITW) Ichwan Abdillah mengatakan memasuki akhir tahun ini, ekosistem pariwisata Indonesia tengah dalam masa kebangkitan pasca-pandemi Covid-19.
Iklim dan tren bagi bisnis perhotelan dan perjalanan wisata domestik terus menuju ke arah positif.
Hal ini, kata Ichwan, juga perlu diperkuat oleh pemerintah dalam memulihkan ekosistem pariwisata terutama bagi industri perhotelan.
Namun pemerintah dalam hal ini BNPB sebagai penanggungjawab atas penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) bagi hotel-hotel yang bermitra dengan pemerintah untuk tempat karantina tenaga kesehatan (nakes) dan pasien orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 tengah jadi sorotan pelaku usaha perhotelan.
Baca juga: Biaya Hotel Karantina Dikeluhkan Mahal, Pengelola Hotel Sebut Tidak Ambil Untung
Program yang menjadi prioritas dalam pemulihan pandemi covid-19 ini telah meninggalkan tunggakan tagihan pelunasan bagi hotel-hotel tersebut.
"Di Jakarta sendiri yang pernah menjadi salah satu zona hitam (penyebaran covid-19) masih ada 24 hotel yang belum Dilunasi Tunggakannya sekitar 150 miliar lebih," ujar Ichwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/12/2021).
Baca juga: Biaya Hotel Karantina Saat Masuk Indonesia Dikeluhkan, Berapa Sih Sebenarnya?
ITW menilai tunggakan pelunasan utang kepada hotel-hotel tersebut tidak hanya berdampak kepada okupansi dan cash flow hotel namun juga berdampak langsung kepada vendor-vendor hotel yang notabene adalah pelaku UMKM.
Baca juga: Cara Pesan Hotel Karantina Resmi di Jakarta dan Tarifnya: Mulai dari Bintang 2 hingga Luxury
"Jelas, ini berdampak negatif bagi seluruh vendor yang bekerja sama dengan hotel-hotel tersebut, karena dipastikan banyaknya hotel yang menunggak pembayaran kepada vendor-vendor, hal ini akan berdampak negatif bagi iklim bisnis perhotelan di Indonesia," tegasnya.
Karena itu Ichwan berharap sebelum tutup buku tahun 2021, hotel-hotel tersebut diwajibkan membayar kepada para vendor supaya tidak adanya warisan utang di tahun 2022.
Sebab, pemulihan ekosistem industri perhotelan harus menjadi hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah.
"Untuk itu kami berharap kepada BNPB supaya tunggakan hotel karantina segera dilunasi karena nasib hotel-hotel tersebut bergantung pada pelunasan pembayaran oleh BNPB, agar pemulihan ekosistem industri pariwisata segera tercapai," pungkas Ichwan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.