Pertamina Tegaskan Belum Ada Keputusan Resmi Terkait Wacana Penghapusan Premium dan Pertalite
PT Pertamina (Persero) memastikan hingga saat ini belum menerima keputusan dari pemerintah terkait penghapusan BBM jenis premium dan pertalite
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan hingga saat ini belum menerima keputusan dari pemerintah terkait penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite.
"Hingga saat ini belum ada keputusan resminya," kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting saat dihubungi, Kamis (23/12/2021).
Meski ada rencana penghapusan premium dan pertalite, Pertamina mengaku sampai saat ini tetap menjalankan penugasan dari pemerintah dalam menyalurkan kedua jenis BBM tersebut.
Baca juga: Pemerintah Berencana Hapus BBM Jenis Pertalite
"Pertamina tetap akan melaksanakan penugasan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah," tutur Irto.
Sebelumnya, pemerintah akan menghapus BBM jenis premium dan pertalite, sebagai upaya memperbaiki kondisi lingkungan.
"Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih yang dikutip dalam Web Ditjen Migas Kementerian ESDM.
Menurutnya, premium saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja dan volume yang digunakan pun sangat kecil, seiring naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik.
Oleh sebab itu, kata Soerja, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," tuturnya.
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax juga menjadi salah satu bahasan FGD agar peralihan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," papar Soerja.
Baca juga: Komisi VII DPR Minta Pemerintah Sediakan BBM Murah Jika Premium Dihapus
Perubahan dari premium ke pertalite dinilai akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen, untuk selanjutnya dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27 persen.
