Dianggap Kontraproduktif dengan Upaya Pemulihan Ekonomi

Penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite dinilai bakal menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional, setelah ditekan pandemi Covid-19.

"Ini kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, apalagi terhadap daya beli masyarakat golongan bawah yang paling terdampak buruk selama pandemi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: Curang Saat Pengisian BBM, Petugas SPBU Pertamina di Bintaro Dipecat

Menurutnya, penghapusan BBM murah khususnya pertalite akan berpengaruh lebih besar terhadap kelompok masyarakat miskin hingga menengah, yang akhirnya meningkatkan inflasi.

"Akan sangat berdampak pada inflasi, jadi inflasi akan meningkat karena dorongan kebijakan pemerintah (administered prices) atau cost push inflation, bukan inflasi yang disebabkan dorongan permintaan atau kenaikan daya beli masyarakat, ini tentu tidak baik," tutur Faisal.

Oleh sebab itu, Faisal meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penghapusan BBM murah, khususnya jenis pertalite dalam menjaga daya beli masyarakat.

"Semestinya yang pertalite tidak dalam waktu jangka pendek dan menengah, dan harus sangat hati-hati mengantisipasi dampaknya," ujar Faisal.

Sebelumnya, pemerintah akan menghapus BBM jenis premium dan pertalite, sebagai upaya memperbaiki kondisi lingkungan.

Baca juga: Penghapusan BBM Jenis Premium Disebut Sulit Terjadi pada 2022

"Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih yang dikutip dalam Web Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Menurutnya, premium saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara saja dan volume yang digunakan pun sangat kecil, seiring naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik.

Oleh sebab itu, kata Soerja, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," tuturnya.

Pendapat YLKI

Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) terkait rencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di 2022.