Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah mencari solusi alternatif bahan bakar minyak (BBM) murah bagi masyarakat, bila tetap ingin menghapus premium. Hal tersebut perlu dijalankan pemerintah agar upaya menjaga lingkungan hidup tercapai, namun beban hidup masyarakat tidak bertambah.

"Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?" kata Mulyanto.

Menurutnya, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19, dan tahun depan belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium.

Baca juga: Premium dan Pertalite Akan Dihapus, Pertamina: Belum Ada Keputusan Resmi

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat. Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya enghapus premium tersebut," tuturnya.

Selain itu, Mulyanto pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) berhenti bernarasi akan menghapus BBM jenis premium karena penggunaannya terus turun. Sebab, kata Mulyanto, narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik, mengingat faktanya hingga kini masih banyak masyarakat menggunakan bensin premium.

"Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah. Bukan karena peminatnya yang berkurang," paparnya.

"Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat," sambung Mulyanto. (Tribun Network/sen/wly)