Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) masih memprioritaskan konglomerat sawit dan mengabaikan petani sawit.

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan, hal ini sudah keluar dari mandate persiden Jokowi saat pendirian dari BDPKS mendukung pembangunan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Menurutnya, cara ini juga tidak berkontribusi terhadap percepatan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Baca juga: Indonesia Rajai Produksi Kelapa Dunia, Berikut Daftarnya

“Bahkan saat ini BPDPKS tidak memenuhi harapan petani,” kata Darto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/12/2021).

Sekjen SPKS berharap ke depanya agar semua asosiasi petani sawit diprioritaskan dalam mensukseskan program BPDPKS seperti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan juga percepatan ISPO.

“SPKS tentunya sangat mendukung upaya BPDPKS untuk program-program sawit berkelanjutan dan ini yang di lakukan selama ini oleh SPKS memetakan kebun petani sawit swadaya, membangun kelembagan petani sawit dan juga melatih SDM petani langsung di desa-desa,” urainya.

Baca juga: Kenaikan Harga Kelapa Sawit Dongkrak Laba Holding Perkebunan

Dalam catatn akhir tahun 2021, BPDPKS menyampaikan bahwa sepanjang awal berdirinya tahun 2015 – 2021 sudah menghimpun dana sebesar Rp137,2 triliun yang kemudian di salurkan melalui berbagai program.

Sebanyak Rp110,05 Triliun (80,16 persen) untuk subsidi biodiensel 2015-2021, Rp 6,59 triliun (4,8 persen) untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2015-2021, Rp 389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan 2015-2021, Rp 199,01 miliar untuk program pengembangan SDM 2015-2021, Rp 21,1 Miliar untuk program Sarana dan Prasarana 2021 dan Rp 318,5 miliar untuk program promosi, advokasi dan kemitraan sawit.