Jadi Presidensi G20 2022, Indonesia Siap Ambil Peran Pengembangan Energi Hijau
Transisi menuju energi hijau menjadi salah satu topik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di mana Indonesia sebagai Presidensi KTT G20
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transisi menuju energi hijau menjadi salah satu topik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di mana Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 tahun 2022.
Dengan tema "Recover Together, Recover Stronger", posisi Indonesia menjadi penting untuk bersiap ambil peran dalam mendorong pengembangan transisi energi hijau berkelanjutan.
Baca juga: Kejar Herd Immunity, Sentra Vaksinasi Dibuka di Zona Hijau di Jakarta Timur
"Transisi energi yang berkelanjutan tidak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Nugraha Mansyuri, ditulis Jumat (14/1/2022).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius sampai 2 derajat celcius, membuat dunia berkomitmen mengurangi emisi karbon.
Baca juga: Gaya Jokowi Jajal Jalan Bypass BIL-Mandalika, Pakai Jaket G20 Indonesia saat Tunggangi Motor Custom
Sementara di Indonesia, langkah transisi energi untuk mengurangi emisi karbon dinilainya harus sesuai amanat Presiden Joko Widodo yakni dilakukan secara konkret dan bukan lagi retorika.
"Apalagi, Indonesia akan menyusun roadmap pengembangan energi baru terbarukan secara konkret, beserta skema pembiayaan," kata Pahala.
Dia menjelaskan, beberapa langkah konkret yang dilakukan yakni dengan mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon.
Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 April 2022 akan mengenakan pajak karbon, sesuai amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Di sisi lain, Kementerian BUMN juga akan terus mendorong BUMN sektor energi memiliki kontribusi terhadap pencapaian dekarbonisasi agar Indonesia mampu menurunkan emisi 29 persen pada 2030, sesuai Paris Agreement.
Pahala menambahkan, PT Pertamina melalui subholding Pertamina New Renewable Energy (PNRE) resmi terbentuk awal Agustus 2021 demi mendorong penurunan emisi melalui transisi energi.
"Lewat subholding ini, Pertamina akan jadi pemimpin transisi energi di Indonesia. Apalagi, PNRE melalui PGE juga tengah mengembangkan potensi panas bumi di Indonesia, di mana bukan hanya untuk pembangkit listrik, tapi juga panas bumi yang mampu mengurangi emisi karbon," pungkasnya.
