Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para pekerja di Jabodetabek akan sangat terbebani jika tarif kereta Commuterline (KRL) dinaikkan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyikapi usulan tarif KRL dinaikkan menjadi Rp 5 ribu dari saat ini Rp 3 ribu untuk 25 km pertama.

"Apabila tarif KRL dinaikkan maka hal tersebut jelas akan memberatkan para pekerja di kawasan Jabodetabek yang menggunakan KRL sebagai transportasi utamanya. Kenaikan upah pekerja khususnya di Jabodetabek sangat kecil nilainya," kata Suryadi, Sabtu (15/1/2022).

Menurutnya, kenaikan upah terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta dengan kenaikan UMP sebesar Rp 225.667 yang saat ini banyak diprotes oleh kalangan pengusaha.

Bahkan, kata Suryadi, untuk Kabupaten Bogor dan Bekasi tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

Baca juga: Tarif KRL Diusulkan Naik, Komisi V DPR: Pandemi Belum Usai, Harusnya Tambah Subsidi

"Sehingga pada 22 hari kerja dalam sebulan, setidaknya para pekerja yang pulang-pergi menggunakan KRL harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 88.000 untuk tarif dasar KRL saja," ujar politikus PKS itu.

Selain itu, Suryadi menyebut masyarakat juga masih berjuang melawan pandemi Covid19, di mana hal ini mengakibatkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun masih tinggi.

Baca juga: Tarif KRL Diusulkan Naik, YLKI Tuntut Perbaikan Layanan, Kemenhub Bilang Masih Dikaji

Menurut data Maret 2021, angka kemiskinan masih di atas 10 persen yaitu sebesar 10,14 persen, kemudian dengan panjangnya gelombang ke-2 pandemi Covid19 diperkirakan angka kemiskinan meningkat lagi pada akhir 2021.

"Lalu masyarakat juga diberatkan pada awal tahun ini juga, di mana sedang marak naiknya harga bahan-bahan pokok," ujarnya.

Baca juga: Tarif KRL Diusulkan Naik Jadi Rp 5.000 Pada April 2022, YLKI: Harus Ada Benefit untuk Konsumen

Suryadi pun mengusulkan agar PT KAI Commuter, sebagai anak usaha dari PT KAI perlu diberikan lebih anggaran dari pemerintah maupun induk usahanya.

Fraksi PKS mencatat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun ini menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api.

"Belum lagi PMN juga telah diberikan pada PT KAI sebesar Rp 6,9 triliun pada akhir 2021. Seharusnya PT Kereta Commuter Indonesia dan sekitarnya turut mendapatkan manfaat dari besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah kepada PT KAI," paparnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tengah mengkaji usulan kenaikan tarif KRL yang direncanakan pada April 2022.

Nantinya, direncanakan tarif perjalanan menggunakan moda transportasi favorit di Jabodetabek itu akan naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 25 km pertama. Sementara itu 10 km selanjutnya bakal dikenakan penambahanan biaya Rp1.000.

"Dari hasil survei tadi ini masih ada tahap diskusi juga. Kita akan usulkan penyesuaian tarif KRL kurang lebih Rp2.000 pada 25 km pertama. Jadi kalau yang semula sebesar Rp3.000 untuk 25 km ini jadi Rp5.000," ujar Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/1/2022).