Pengamat: Wajar Rizal Ramli Ingin Batalkan UU IKN Jika Terpilih Jadi Presiden RI
Ucapan Rizal Ramli dinilai layak dipercaya, sebab menurutnya perkataan dan tindakannya berdasarkan prinsip dan keilmuan yang dia pelajari.
Penulis: Reza Deni
Editor: Choirul Arifin

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie membela ekonom Rizal Ramli soal pernyataan jika Rizal menjadi presiden, maka dirinya akan membatalkan UU ibukota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Pernyataan Rizal tersebut sempat ditanggapi politisi Ruhut Sitompul. “Wajar saya kira jika Rizal Ramli menjadi presiden dirinya akan membatalkan UU IKN Nusantara,” ujar Jerry kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Dia menilai ucapan Rizal layak dipercaya, sebab menurutnya perkataan dan tindakan mantan Menko Maritim di pemerintahan Gus Dur itu berdasarkan prinsip dan keilmuan yang dia pelajari.
“Dia telah mengkaji secara ilmu eksakta dan ilmu terapan. Selama ini, ucapan Rizal banyak terbukti bukan hanya isapan jempol," kata dia.
Jerry menilai Ruhut hanya membela Presiden Jokowi seperti dia dulu pasang badan untuk SBY saat masih di Demokrat.
Baca juga: JK Kagumi Pemikiran Rizal Ramli yang Tangguh Tapi Tak Digunakan untuk Berbisnis
"Seharusnya Ruhut semakin bijak dan dilarang untuk menyerang pribadi seseorang yang memberikan argumen dan masukan yang konstruktif," tandas Jerry.
Sebelumnya, Rizal Ramli memberikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengkritik soal mekanisme pencarian Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden.
Baca juga: Ekonom Senior Rizal Ramli Dapat Dukungan Maju Jadi Capres 2024
Dia berpendapat bahwa aturan tentang pemerintahan di Indonesia tidak mengenal pemimpin wilayah dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung.
Dalam Pasal 9 UU IKN, tertulis bahwa IKN Nusantara dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI.
Rizal Ramli mengaku akan menganulir UU IKN apabila dia terpilih sebagai kepala negara.