TRIBUNNEWS.COM - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkhawatirkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), olein, dan minyak goreng.

Ketua Umum Apkasindo, Gulat Manurung, mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Sebab, dengan kebijakan tersebut, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) akan menekan harga pembelian TBS ke petani.

Sementara, harga pupuk sedang naik.

Sejak Januari 2021 hingga Januari 2022 harga pupuk mengalami kenaikan sekitar 185%.

"Kebijakan ini kan hanya menyelamatkan konsumen minyak goreng saja, tapi sisi lain kami sebagai petani kelapa sawit dikorbankan," kata Gulat dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022), dikutip dari Kontan.co.id.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng, Berlaku Mulai 1 Februari 2022

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan total produksi CPO dan palm kernel oil (PKO) sekitar 53 juta ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 30 juta ton terserap di pasar ekspor.

Dari total ekspor tersebut, sekitar 20% atau setara dengan 6 juta ton, adalah untuk produk bahan baku minyak goreng.

Sedangkan, total konsumsi minyak goreng nasional hanya sekitar 5,6 juta ton.

"Masalah utama bukan pada suplai CPO, tapi karena harga CPO yang naik. Dan kenaikan ini dibentuk oleh mekanisme pasar," papar Tauhid.

Karena itu, kebijakan DMO yang diberlakukan pemerintah dalam meredam melambungnya harga minyak goreng ini kurang tepat.

Menurutnya, tak ada salahnya apabila pemerintah mengadopsi kebijakan yang ditempuh Malaysia dalam meredam harga minyak goreng.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Pemerintah Lanjutkan Intervensi Harga Minyak Goreng

Kebijakan DMO dan DPO