NFT Sudah Merambah Perusahaan IT dan Keuangan di Jepang, Pemerintah Siapkan Gugus Tugas
Partai Demokrat Liberal atau LDP meluncurkan gugus tugas kebijakan NFT setelah mengamati pertumbuhan aset digital ini di Jepang.
Penulis: Nur Febriana Trinugraheni
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat Liberal atau LDP yang kini jadi partai penguasa di Jepang, meluncurkan gugus tugas kebijakan NFT setelah mengamati pertumbuhan aset digital ini. Sejumlah ikon budaya dan produser terkenal telah mulai menjelajahi ruang NFT di Jepang, seperti juga beberapa perusahaan IT dan keuangan negara tersebut.
Melansir dari laman cryptonews.com, Senin (31/01/2022), LDP menyatakan jika gugus tugas tersebut akan memiliki nama resmi "Tim Proyek Peninjauan Kebijakan NFT".
Tim Proyek Peninjau Kebijakan NFT akan bertugas dalam memeriksa operasi bisnis terkait blockchain dan NFT untuk bekerjsa bersama-sama dengan strategi pertumbuhan pemerintah. Selain itu gugus tugas ini, akan mengadakan diskusi dengan maksud menciptakan proposal kebijakan yang konkret.
Walaupun Jepang belum memiliki regulasi seputar NFT, seperti saat ini erjadi hampir di negara lainnya. Namun, sektor Cyrpto Jepang sudah diawasi dengan salah satu industri pertukaran crypto yang paling diaudit di dunia.
Baca juga: Meta Akan Fasilitasi Transaksi NFT di Instagram dan Facebook
Gugus Tugas tersebut mengadakan pertemuan pertama pada 26 Januari lalu dan akan diketuai Masaaki Taira, anggota parlemen yang telah bertugas di parlemen sejak 2005.
Penunjukan Taira didasari pengetahuan mendalamnya tentang teknologi canggih dan penunjukkannya dilakukan oleh mantan Menteri Transformasi Digital, Takuya Hirai.
Baca juga: Reddit Uji Fitur Gambar Profil Pengguna NFT CryptoSnoos
Pemerintah Perdana Menteri baru Jepang, Fumio Kishida memberikan fokus lebih besar dari sebelumnya pada digitalisasi dan akan memulai strategi pertumbuhan nasional akhir tahun ini dengan kemungkinan blockchain dan NFT akan memainkan peran kunci.
Taira mengatakan, bagaimanapun kebijakan khusus NFT mungkin sulit untuk dirumuskan sehingga peraturan terkait crypto mungkin perlu dibentuk.
“NFT bukan ekosistem tertutup. Aset crypto digunakan untuk melakukan pembayaran NFT, jadi saya pikir tidak mungkin untuk membentuk kebijakan keseluruhan dan konsisten tanpa melihat seluruh ruang blockchain.” Kata Masaaki Taira.
Baca juga: Jajaki Metaverse, Gucci Rilis Fashion House Supergucci untuk Produk NFT
Dia juga menyebutkan, Jepang cukup tertinggal dalam perlombaan metaverse yang tengah terjadi saat ini, hal ini dapat menyebabkan pengembang dan insinyur hebat dapat tergoda untuk pindah ke luar negeri untuk mengerjakan proyek internasional.
Taira berpendapat, penting untuk memikirkan ekosistem berdasarkan aset crypto dan blockchain walaupun ini akan menjadi tugas yang sulit serta tidak mudah.