Pemerintah Diminta Bangun Jalur Kereta Api di Luar Jawa
Pemerintah diminta fokus terhadap reaktivasi jalur kereta api di Pulau Jawa dan membangun jalur di luar Jawa, dibanding garap proyek kereta semi cepat
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta fokus terhadap reaktivasi jalur kereta api di Pulau Jawa dan membangun jalur di luar Jawa, dibanding menggarap proyek kereta semi cepat Jakarta - Semarang.
Hal tersebut disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyikapi kereta semi cepat Jakarta-Semarang menjadi proyek prioritas pembangunan nasional pada 2022.
"Di Sumatera dibangunlah jalur kereta, kalau di Jawa kalau mau diaktifkan. Tidak perlu bangun jalur lagi di Jawa," kata Djoko saat dihubungi, Kamis (10/2/2022).
Baca juga: Tarif Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Rp 150 Ribu, Balik Modal Terealisasi Setelah 40 Tahun
Menurut Djoko, kegiatan transportasi oleh masyarakat di Pulau Jawa saat ini lebih banyak melalui jalan tol Trans Jawa, karena perjalanan sekarang lebih cepat.
"Jadi saya kira perlu dipetimbangkan kembali, karena adanya jalan tol orang beralih ke sana. Jalan tol ini juga sudah menggerus penumpang pesawat," tuturnya.
Selain itu, kata Djoko, aktivitas di Pulau Jawa nantinya juga tidak sepadat saat ini karena pemerintah telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Secara perlahan ada pergerakan orang, karena ibu kota negara pindah. Otomatis orang-orang terutama PNS tidak lagi di Jakarta," ucapnya.
Baca juga: Bea Tiket Penumpang Kereta Api Dikembalikan 75 Persen Jika Tidak Tunjukkan Hasil Tes Antigen-PCR
Diketahui, pemerintah menetapkan tiga proyek perkeretaapian prioritas dalam rencana kerja pemerintah 2022, di mana kereta semi cepat Jakarta-Semarang menjadi bagian tersebut.
"Pada 2022 sasaran prioritas nasional yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui major project kereta cepat pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (9/2/2022).