Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) membahas satu di antara isu dalam pertemuan G20, yakni mengatasi scarring effect atau luka memar akibat pandemi Covid-19.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pandemi yang sudah berlangsungselama dua tahun memang berdampak terhadap korporasi.

"Banyak korporasi yang sudah pulih, sedang akan pulih, tapi kemungkinan baru akan pulih. Di sinilah pentingnya langkah-langkah bersama, 8 sektor sudah pulih, 14 sektor dalam proses pemulihan, dan sekira 13 sektor akan menyusul," ujarnya dalam acara "Seminar on Strategic Issues in G20: Exit Strategy & Scarring Effect", Kamis (17/2/2022).

Baca juga: BI Ungkap Enam Agenda Finance Track G20, Ada Perkuat Inklusi Keuangan Kaum Hawa

Perry menjelaskan, ada beberapa jurus langkah-langkah sinergi dan koordinasi kebijakan sangat penting, yaitu apa yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan perlu dilakukan.

Dari korporasi, tentu saja perlu melihat kembali strategi bisnisnya lebih baik ke depan, baik dari sisi keuangan, manajemen, juga termasuk digitalisasi.

Selanjutnya, dari perbankan tentu saja perlu juga ikut partisipasi dalam mendukung kredit dan pembiayaan ke sektor riil.

Baca juga: Pentingnya Kolaborasi Pentahelix Sambut KTT G20 di Labuan Bajo

"Sementara, dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), kami bersama memberikan upaya-upaya koordinasi kebijakan untuk mendorong pemulihan sektor riil, yaitu meningkatkan kredit pembiayaan bagi dunia usaha," kata Perry.

Tahun lalu, BI bersama pemerintah mendorong insentif sektor properti dan otomotif, dan sekarang dalam proses untuk mendorong sektor-sektor lain.

Beberapa yang akan didorong, di antaranya sektor makanan dan minuman, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, dari sisi pemerintah, tentu saja kebijakan-kebijakan dan reformasi struktural perlu dilakukan untuk mendorong iklim investasi yang baik.

Baca juga: TWG G20 Diharapkan Sepakati Penguatan UMKM untuk Pemulihan Pariwisata

"Mempermudah perizinan, tata niaga, dan perpajakan. Kemudian, juga untuk pelaksanaan implementasi Undang-undang Cipta Kerja," tutur Perry.

Perry menambahkan, juga perlu adanya reformasi struktural di bidang infrastruktur, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta di pasar keuangan.

"Di sini, Bank Indonesia berperan penting melakukan digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan juga mendukung upaya-upaya pembiayaan bagi ekonomi," pungkasnya.