Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harapannya agar rencana penerapan standar keberlanjutan terhadap sejumlah komoditas tidak menghambat perdagangan Indonesia-Inggris.

Disampaikan Airlangga saat bertemu dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, Presiden COP26 UK Alok Sharma, dan UK COP26 Envoy John Murton.

Airlangga berharap, penerapan standar keberlanjutan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tengah dilakukan Inggris, ke depannya tidak akan menghambat dan menjadi barrier perdagangan bilateral kedua negara.

Baca juga: Airlangga: Episentrum Covid-19 Bisa Bergeser ke Luar Jawa Dalam 2-3 Pekan

“Penting bagi semua negara untuk mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan guna pemulihan ekonomi,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Kamis (17/2/2022).

Airlangga menjelaskan Pemerintah Indonesia juga menghargai rangkaian proses, kegiatan, dan outcome yang dihasilkan dari Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue yang dipimpin Indonesia bersama Inggris selaku Co-chair selama 2021.

Sebagai proses dialog dalam kerangka multilateral dan telah diikuti oleh lebih dari 28 negara, Inggris selaku penggagas Dialog akan menindaklanjuti kesepakatan FACT Dialogue sebagaimana terangkum dalam dokumen Roadmap for Actions yang diluncurkan di selasela COP26 di Glasgow, November 2021 lalu.

“Pemerintah Indonesia tengah melakukan review atas hasil outcome FACT Dialogue dimaksud dan juga format partisipasi ke depannya,” jelasnya.

Airlangga mengatakan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 terus mendorong upaya pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan.

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan prioritas Presidensi G20 yang difokuskan pada Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan yang secara khusus berkaitan erat dengan kesepakatan COP26 yakni Transisi Energi guna penurunan emisi karbon.

“Presidensi G20 Indonesia memandang penting perlunya langkah konkret bersama di ketiga area prioritas tersebut dalam rangka menuju pemulihan global yang berkelanjutan,” katanya.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Mudahkan Perizinan dengan OSS

Menyangkut transisi energi, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat guna mewujudkan langkah transformatif tersebut.

Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan upaya mendorong investasi di bidang renewable energy yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia (antara lain hydropower dan solar), termasuk teknologi carbon capture and storage yang kesemuanya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Sejalan dengan Glasgow Climate Pact, Indonesia pun telah meluncurkan skema pembiayaan inovatif dalam rangka mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara, bekerja sama dengan ADB melaui Energy Transition Mechanism serta pemanfaatan gas amonia untuk pembangkit listrik.

Fokus Pemerintah Indonesia dalam hal ketenagalistrikan, yaitu affordability of technology, availability of technology, serta komitmen implementasi.

“Untuk itu solusi dan skema pembiayaan inovatif dan dukungan internasional memang sangat dibutuhkan dan hal ini sejalan dengan komitmen Glasgow,” ujarnya.