TRIBUNNEWS.COM -- Amerika Serikat (AS) akan bergabung dengan negara-negara Uni Eropa dan Kelompok Tujuh (G7) dalam menurunkan status perdagangan dengan Rusia dan "negara yang paling disukai" Rusia.

Presiden AS Joe Biden menyebutkan, pemerintah juga akan melarang alkohol, makanan laut, dan berlian dari Rusia sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina, yang saat ini memasuki minggu ketiga.

Dikutip dari Neewsweek, langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan oleh AS dan negara-negara Barat untuk memotong ekonomi Rusia melalui sanksi dan larangan.

Baca juga: Italia Sita Salah Satu Kapal Pesiar Terbesar di Dunia Milik Oligarki Rusia, Bernilai Rp9,9 Triliun

Sejauh ini, sanksi ini telah menunjukkan dampak negatif pada ekonomi Rusia, dengan Fitch Ratings memangkas peringkat kredit negara itu menjadi "status sampah" dan nilai rubel turun drastis.

Namun, dampak konflik juga terasa di AS, dengan harga gas mencapai rekor tertinggi.

"Dunia bebas datang bersama untuk menghadapi Putin," kata Biden saat mengumumkan langkah-langkah baru, menurut Associated Press.

Status "negara yang paling disukai" memberi suatu negara persyaratan perdagangan terbaik, seperti tarif yang lebih rendah, hambatan perdagangan yang lebih sedikit, dan kuota impor yang tinggi atau tidak sama sekali, menurut The Balance. Menghapus status ini selanjutnya akan menghapus semua manfaat ini.

Baca juga: Pasukan Rusia Semakin Mendekat ke Ibukota Ukraina, Serangannya Hantam Sekolah hingga Fasilitas Medis

Negara-negara G7 mengumumkan niat mereka untuk menolak Rusia status ini Jumat pagi dalam sebuah pernyataan. Kelompok ini terdiri dari beberapa negara demokrasi terbesar di dunia—AS, Jepang, Kanada, Prancis, Italia, Inggris, dan Jerman.

Dalam pernyataan itu, negara-negara tersebut mengatakan mereka "menyambut persiapan yang sedang berlangsung dari sebuah pernyataan oleh koalisi luas" anggota Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk G7, di mana mereka akan mengumumkan penurunan status perdagangan Rusia.

Larangan terhadap makanan laut Rusia juga mendapat dukungan dari organisasi seperti Oceana, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk melindungi lautan dunia, karena potensi dampak dan pengaruh lingkungan terhadap industri perikanan AS.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Newsweek, Beth Lowell, wakil presiden Oceana untuk AS, mengatakan perikanan Rusia memiliki "pemantauan dan pengawasan lingkungan yang terbatas, namun AS mengimpor makanan laut Rusia senilai lebih dari $ 1,2 miliar tahun lalu."

Baca juga: Perang Ukraina: Kehancuran Kota Mariupol setelah gempuran Rusia dalam rangkaian foto

Lowell menambahkan bahwa makanan laut impor Rusia ini telah memaksa nelayan AS untuk "bersaing di pasar atas produk makanan laut serupa" seperti salmon, pollock, kepiting salju, dan kepiting raja, yang ditangkap oleh perikanan di Alaska.

Dia juga menekankan pentingnya AS memastikan untuk melacak dari mana makanan lautnya berasal, karena terkadang makanan laut yang ditangkap Rusia dikirim ke tempat-tempat seperti China untuk diproses sebelum dikirim ke AS.

"Ketertelusuran untuk semua makanan laut akan memastikan bahwa Rusia tidak memiliki tempat dalam rantai pasokan makanan laut AS, produk makanan laut Rusia tidak akan mencapai piring Amerika dan dolar Amerika tidak akan mendukung perang yang tidak perlu ini," kata Lowell.

Pernyataan G7 mengatakan bahwa negara-negara anggotanya siap untuk memberlakukan lebih banyak pembatasan pada "barang dan teknologi utama" dari Rusia, "yang bertujuan untuk menolak pendapatan Rusia dan untuk memastikan bahwa warga negara kita tidak menanggung perang Presiden Putin, konsisten dengan proses nasional." Kelompok itu juga mengatakan akan terus menekan oligarki Rusia.

Baca juga: Konvoi Besar Pasukan Rusia Kembali Bergerak ke Ibu Kota Ukraina, Kini Bubar karena Masalah Logistik

"Para elit yang mendukung mesin perang Putin seharusnya tidak lagi dapat menuai keuntungan dari sistem ini, menyia-nyiakan sumber daya rakyat Rusia," kata pernyataan itu.

Meskipun larangan resmi dari AS terhadap alkohol Rusia belum diberlakukan, beberapa orang Amerika telah memprotes dengan tidak meminumnya. Newsweek sebelumnya melaporkan bahwa pejabat di kota New York menuangkan vodka dalam solidaritas dengan Ukraina, bergabung dengan boikot yang telah diikuti oleh beberapa pemilik bar dan restoran. Namun, beberapa dari perusahaan vodka ini, sementara mengimpor dari Rusia, adalah milik Amerika. .

Rusia sekarang akan bergabung dengan Kuba dan Korea Utara sebagai satu-satunya negara yang tidak memiliki status perdagangan "negara yang paling disukai" dengan AS.

Senjata Kimia

Biden mengatakan akan ada pembalasan lebih lanjut jika Ukraina menjadi sasaran senjata kimia, kemungkinan yang telah diperingatkan oleh pejabat pemerintah dalam beberapa hari terakhir.

“Rusia akan membayar harga yang mahal jika mereka menggunakan senjata kimia,” katanya.

Melucuti status negara yang paling disukai dari Rusia akan memungkinkan AS dan sekutunya untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada beberapa impor Rusia, meningkatkan isolasi ekonomi Rusia.

Perubahan Biden pada status perdagangan Rusia datang ketika tekanan bipartisan telah dibangun di Washington untuk mencabut apa yang secara resmi dikenal sebagai “hubungan perdagangan normal permanen” dengan Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendesak AS dan sekutunya untuk mengambil tindakan terhadap Rusia dalam sambutannya kepada Kongres selama akhir pekan. Ini terjadi beberapa hari setelah Biden bergerak untuk melarang impor produk minyak dan gas Rusia.

Ketua DPR Nancy Pelosi, mengatakan anggota parlemen akan meloloskan undang-undang untuk meresmikan penurunan peringkat perdagangan.

"Perang Putin yang direncanakan dan tidak diprovokasi adalah serangan terhadap rakyat Ukraina dan serangan terhadap demokrasi - dan DPR tetap teguh dalam komitmen kami untuk bermitra dengan Presiden Biden dan sekutu kami untuk menerapkan hukuman yang cepat dan berat dan berdiri bersama rakyat Ukraina," katanya. dikatakan.

Langkah minggu ini adalah yang terbaru dari serangkaian sanksi yang bertujuan melumpuhkan ekonomi Rusia dan tanda bahwa AS dan sekutunya akan terus menggunakan beban keuangan mereka untuk membalas terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Langkah-langkah lain termasuk pembekuan aset bank sentral, pembatasan ekspor dan sanksi terhadap oligarki Rusia dan keluarga mereka. Alat keuangan ini telah menyebabkan rubel Rusia kehilangan sekitar setengah nilainya terhadap dolar AS selama sebulan terakhir, yang telah menyebabkan inflasi destruktif yang dapat mengikis kemampuan Putin untuk mengobarkan perang berkepanjangan di Ukraina.

Status negara yang paling disukai telah menjadi dasar untuk perdagangan global, memastikan bahwa negara-negara dalam Organisasi Perdagangan Dunia diperlakukan sama.

Beberapa negara di WTO memiliki hak istimewa karena status mereka sebagai negara berkembang. Rusia akan bergabung dengan jajaran Kuba dan Korea Utara dengan tidak memiliki status MFN dari AS.

Pencabutan sebagian besar membawa bobot simbolis. Sanksi sebelumnya terhadap impor minyak, gas, dan batu bara Rusia telah memotong sekitar 60% impor AS dari negara itu, dan larangan impor baru yang diumumkan Jumat hanya menambah pendapatan sekitar $1 miliar, menurut angka Gedung Putih.

Rusia menyediakan kurang dari 1% impor vodka AS pada bulan Desember, menurut Distilled Spirits Council Amerika Serikat, dan kurang dari 2% impor makanan laut AS berdasarkan volume, menurut statistik federal.

Karena impor Rusia ke AS terutama adalah sumber daya alam, mereka umumnya akan menghadapi sedikit atau tidak ada kenaikan tarif karena status yang hilang, Ed Gresser dari Progressive Policy Institute di Washington, mengatakan dalam sebuah posting online.

Alih-alih tarif saat ini, pembeli barang-barang Rusia akan membayar tarif yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930, yang mengganggu perdagangan selama Depresi Hebat.

Ini masih akan menjadi nol untuk uranium, rhodium, paladium, perak batangan dan kepiting raja. Tetapi pajak impor akan meningkat untuk aluminium yang tidak ditempa, kayu lapis, baja setengah jadi dan berlian, di antara produk lainnya.

Pada hari Senin, Demokrat di House Ways & Means Committee memposting, kemudian menghapus pengumuman tentang RUU bipartisan untuk melarang impor minyak Rusia dan menjatuhkan sanksi perdagangan lebih lanjut ke negara itu,

Menurut seorang ajudan, karena penolakan dari Gedung Putih untuk bertindak sebelum Biden berkoordinasi dengan sekutu dan mencapai keputusan tentang kedua masalah tersebut. DPR pada Rabu memberikan suara pada RUU yang lebih sempit untuk melarang impor energi Rusia setelah Biden melembagakan larangan itu dengan perintah eksekutif.

Kanada adalah sekutu utama AS pertama yang menghapus status negara yang paling disukai Rusia pekan lalu. (Newsweek/AP)