Jokowi: Harus Ada Magnet Ekonomi Selain Jakarta dan Pulau Jawa
Presiden Jokowi mengatakan lahan di Kaltim masih tersedia untuk pembangunan IKN, dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim, maka terjadi pemerataan.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) berada pada tempat paling tinggi dari permukaan laut.
Tujuannya kata Jokowi biar dapat melihat sekeliling kawasan IKN.
"Kalau di sini, ini titik istananya. Di sini titik istananya, tempat yang tertinggi dari permukaan laut kira-kira 80 meter, paling tinggi di sini sehingga bisa melihat seluruh penjuru kanan-kiri," kata Jokowi dalam video yang diunggah Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, (15/3/2022).
Baca juga: Luhut Diminta Klarifikasi, PDIP Ingatkan para Menteri Tak Buat Pernyataan yang Jadi Energi Negatif
Baca juga: Tanpa Makanan Khusus, Jokowi dan Iriana Berkemah di IKN
Baca juga: Tanah yang Dibawa Anies ke IKN Hasil Cangkulan Emak-emak Kampung Akuarium, Ini Makna dan Tujuannya
Presiden kembali menjelaskan alasan memindahkan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Dia mengatakan pemindahan ibu kota telah melalui proses yang panjang dan telah dikaji sejak dulu sejak era Presiden pertama Indonesia Soekarno.
"Gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah pernah diputuskan Bung Karno kira-kira 1957, tapi karena pergolakan mundur-mundur akhirnya engga jadi. Saat presiden Soeharto juga sama ingin memindahkan dari Jakarta ke Jawa Barat. Tapi juga tidak jadi karena ada peristiwa 98. Jaman presiden SBY juga melakukan kajian-kajian untuk memindahkan ibu kota karena banyak juga alasan," kata Jokowi.
Presiden mengatakan pada 2014 lalu ia memerintahkan Bappenas untuk melakukan kajian pemindahan ibu kota.
Dari kajian tersebut kemudian diputuskan bahwa ibu kota dipindahkan ke Kaltim.
Menurut Presiden banyak pertimbangan mengapa Kaltim dipilih menjadi ibu kota baru Indonesia.
"Karena memang ini titik paling tengah kalau kita ambil dari Barat, Timur, Utara, Selatan, tengah ya di sini," katanya.
Baca juga: Legislator PKS Minta Pemerintah Tak Salah Fokus Atasi Kelangkaan Minyak Goreng
Baca juga: PDIP Soroti Pencemaran Batubara di Marunda hingga Pemprov DKI Siapkan Sanksi
Baca juga: Polisi Sita Rp 60 Miliar Aset Doni Salmanan, Termasuk 4 Pasang Sepatu, 11 Baju hingga Topi Mahal
Presiden mengatakan lahan di Kaltim masih tersedia untuk pembangunan IKN.
Selain itu dengan memindahkan ibu kota ke Kaltim, maka terjadi pemerataan.
"Yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juga populasi indonesia ada di pulau Jawa padahal kita punya 17 ribu pulau," tuturnya.
Kepala Negara menambahkan perputaran ekonomi Indonesia 58 persennya ada di Jawa khususnya di Jakarta.
Magnet ekonomi Indonesia selama ini ada di Jawa dan Jakarta. Oleh karena itu perlu adanya magnet lain karena Indonesia merupakan negara yang besar.
"Harus ada magnet yang lain sehingga dari 17 ribu pulau tidak menuju ke Jawa ke Jawa ke Jawa sehingga beban pulau Jawa beban Jakarta tidak semakin berat. Jadi, dimulai dari sana, pemerataan dan keadilan," katanya