Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menetapkan ekonomi hijau (green economy) sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi. 

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan ekonomi hijau diharapkan bisa menekan jumlah kemiskinan di tanah air.

"Penanggulangan kemiskinan dapat diperkuat dengan konsep ekonomi hijau. Sementara pemberdayaan masyarakat akan memberikan daya dukung atau dorongan yang lebih kuat untuk pelaksanaan ekonomi hijau," kata Maliki dalam webinar Ruang Bincang, Selasa (22/3/2022).

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Sandiaga Ajak Warga Cakung Jadi Juragan Lele Lalap

Ekonomi hijau juga dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.

Maliki menyampaikan, sudah seharusnya pemerintah memberdayakan masyarakat rentan sehingga mereka nantinya dapat memahami aspek dari ekonomi hijau itu sendiri.  

“Kita mulai dari sektor utama, di mana masyarakat miskin rentan ini bekerja, terutama dari pertanian. Dari sini kita bisa mulai bagaimana kita bisa memberikan pemberdayaan terutama dari sisi keterampilan, mulai dari proses pertanian itu sendiri," kata Maliki.

"Saya kira ini bisa ditingkatkan sehingga bisa memenuhi kaidah ekonomi hijau,” sambungnya.

Lebih lanjut, Perencana dari Direktorat Kementerian PPN/ Bappenas Anggi Putri Pertiwi juga menanggapi rekomendasi kebijakan dari pembicara serta memaparkan strategi pemerintah untuk mengimplementasikan instrumen ekonomi hijau.

Baca juga: Tumbuhkan Ekonomi Lokal, Green Nitrogen Ekspansi Pasar Lewat Konsep Kemitraan

Menurutnya, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim adalah tulang punggung dari pelaksanaan ekonomi hijau.

“Kami berusaha supaya pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan Indonesia bisa lebih berkelanjutan yang diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan hijau dan juga pengentasan kemiskinan,” kata Anggi.