Menurut Wisnandi, PNM berupaya mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat berpenghasilan rendah dengan mendukung ekonomi produktif di masyarakat.

“Dan di dalam masyarakat ada keluarga. Dan keluarga sangat erat kaitannya dengan perempuan,” katanya.

PNM juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, untuk akses sanitasi dan air minum keluarga. Besarannya, mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta.

“Saat ini ada 40 ribu pembiayaan aktif, dengan total penyaluran sebesar lebih dari Rp 120 miliar,” kata Wisnandi.

Sementara itu dari sisi pemerintah, Koordinator Lintas Bidang Air Minum dan Sanitasi Direktorat Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Nur Aisyah Nasution, menjelaskan pemerintah memiliki target agar semua masyarakat Indonesia memiliki akses air minum yang layak di 2024.

Sementara capaian Bappenas hingga akhir 2021 untuk akses air minum layak sebesar 90,8 persen. Pemerintah juga mentargetkan 15 persen dari total penduduk Indonesia bisa mendapat akses air minum yang aman.

“Kalau akses air minum aman, ini sebenarnya menjadi agenda SDGs. Kalau kita bepergian ke luar negeri kan ada yang bisa langsung minum dari air kran. Itu air aman. Itu targetnya di 2024 itu 15 persen, air minum yang aman,” katanya.

Melihat realita saat ini, menurut Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, persoalan air minum khususnya di daerah masih terus terjadi. Bahkan berdasarkan hasil pengamatannya, ada tiga jenis perusahaan daerah air minum dari aspek kualitas air.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, mengakui negara masih memiliki masalah akses air minum dan sanitasi.

Untuk mengatasi itu, bisa dilakukan dengan pembiayaan mikro. “Selain persoalan akses, yang perlu ditingkatkan adalah dari sisi kualitas,” ujarnya.