Pemerintah Diminta Tindak Tegas Truk Industri yang Borong Solar Subsidi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah menindak tegas, jika ada truk-truk besar yang memborong solar subsidi. 

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina mengaku menerima informasi, PT Pertamina telah meningkatkan suplai solar, tapi pada kenyataanya keberadaan solar di lapangan terlihat kurang dengan ditunjukkan oleh antrean panjang kendaraan yang akan membeli solar.

Disparitas harga solar subsidi dengan solar non subsidi saat ini sangat lebar. Semula solar Dexlite dijual Rp9.700 per liter pada Januari 2022 dan naik menjadi Rp12.400 per liter, Februari dan Maret kembali lagi naik menjadi Rp13.250 per liter.

"Sehingga mendorong pemilik kendaraan beralih membeli solar subsidi yang harganya relatif murah Rp5.150 per liter," ujar Nevi dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Konsumsi Pertalite dan Solar Subsidi Melonjak, Pemerintah Belum Putuskan Penambahan Kuota

Nevi menambahkan, untuk kebutuhan solar di wilayah Sumatera Barat, suplai PT Pertamina sudah melebihi kuota. Di lapangan antrian panjang kendaraan mestinya tidak terjadi. 

Baca juga: Harga Pertamax Meroket, Mengapa Solar dan Pertalite Langka?

"Aparat penegak hukum sudah bertindak tegas, tapi perlu diperkuat lagi karena Truk pertambangan dan industri diduga masih memborong solar subsidi. Seharusnya yang dapat subsidi kendaraan roda 6 ke bawah," tutur Nevi.

Nevi menduga penjualan solar kepada industri, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan solar bagi kendaraan.

Padahal menurutnya, distribusi logistik pangan sangat tergantung pada solar sehingga akan memudahkan penyebaran pangan dengan harga yang relatif mirip antara pusat produksi dan konsumsi. 

Baca juga: Pertamina Ungkap Temuan Penyalahgunaan Solar Subsidi di Berbagai Daerah

Ia menyarankan, agar pemda dan seluruh stakeholder turut turun tangan untuk tegakkan aturan sehingga semakin ketat dalam menyeleksi pembelian solar subsidi.

Ia menekankan agar pemerintah membuat aturan yang lebih jelas terkait pembatasan kendaraan yang menggunakan Solar Subsidi. Sehingga mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi subsidi penuh menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

"Ini sudah masuk bulan Ramadan, artinya kebutuhan pangan di masyarakat semakin meningkat, sehingga pemerintah mesti menjamin solar untuk distribusi bahan pangan," tuturnya.

"Antrean akan hilang jika truk-truk besar yang tidak berhak membeli solar subsidi ditangkap, seperti penyelesaian antrean panjang pembeli solar di Kalimantan," ucap Nevi.