Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melakukan inspeksi mendadak di 5 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda, Kamis (7/4/2022).

Sidak yang didampingi oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, bertujuan untuk memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat tersedia.

Menteri Arifin memastikan tidak terjadi kelangkaan serta antrian panjang kendaraan yang akan mengisi BBM termasuk BBM bersubsidi.

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pertamina: Lebih Rendah Dibanding Harga BBM RON 92 di Operator SPBU Lain

"Kita lakukan sidak di 5 SPBU di sekitar Kota Samarinda, tujuannya untuk melihat ketersediaan BBM di Samarinda yang beberapa waktu lalu terjadi antrean, namun hari ini saat kita lakukan sidak hasil yang kita temukan antrian sudah berkurang dan sudah lebih tertib," ujar Arifin, Kamis (7/4/2022).

Arifin berharap kondisi seperti ini akan terus berlanjut, tidak ada lagi antrian dan kelangkaan.

"Mudah-mudahan kedepannya bisa lancar terus, terutama dalam menghadapi bulan Ramadhan," lanjut Arifin.

Dalam kesempatan ini, Arifin menegaskan bahwa BBM Bersubsidi harus terus diawasi sehingga peruntukannya sesuai dengan yang sudah diamanatkan, tujuannya agar subsidinya dapat dipergunakan untuk membangun ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Enggak Mungkin Kita Tidak Naikkan Harga BBM

"Kalau (penyaluran BBM bersubsidi) itu bisa dikontrol maka dana subsidi bisa dipergunakan untuk pembangunan ekonomi negara kita, jadi karena itu kita meminta kesadaran semua pihak untuk menggunakan BBM yang memang sesuai dengan peruntukannya," pungkas Arifin.

Dalam kesempatan yang sama, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa Pertamina memberikan jaminan untuk keseluruhan stok BBM dan LPG, khususnya untuk Ramadan dan Idul Fitri.

Peningkatan konsumsi saat Ramadhan telah diantisipasi oleh Pertamina.

Baca juga: Pemerintah Masih Kaji Kemungkinan Harga BBM Petralite dan LPG 3 Kg Naik

"Kita jaga betul karena ini ada peningkatan konsumsi dan itu sudah kita siapkan, detilkan perencanaanya baik suplai maupun distribusinya," tutur Nicke.

Ia melanjutkan, pihaknya sudah membentuk tim Satuan Tugas BBM yang anggotanya terdiri dari Kementerian ESDM, BPH Migas dan juga aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kelangkaan dan melakukan penindakan jika terjadi penimbunan dan penyalahgunaan.

Tim Satgas ini akan melakukan pengawasan, mengatur peruntukannya, menertibkan dan melakukan penindakan jika terjadi penyalahgunaan dan penimbunan, sehingga BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

"Karena kalau ini tidak kita atur maka beban negara luar biasa dan hak masyarakat, rakyat yang kurang mampu dinikmati oleh pengusaha besar, ini tidak boleh terjadi," pungkasnya.