Pengamat: Berita Negatif Soal Korupsi Mencederai Kepercayaan Masyarakat untuk Bayar Pajak
Pengamat keuangan Ariston Tjendra mengatakan, secara alamiah memang tidak ada orang yang mau dikenakan pajak oleh pemerintah, walaupun ia mampu
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat keuangan Ariston Tjendra mengatakan, secara alamiah memang tidak ada orang yang mau dikenakan pajak oleh pemerintah, walaupun pada dasarnya mampu.
Sebab, itu artinya menambah biaya baru untuk warga negara, sehingga wajar kalau kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 11 persen dikeluhkan.
"Selain menambah biaya, juga menambah kerepotan masyarakat untuk menghitung dan melaporkan pajak, ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Senin (11/4/2022).
Baca juga: Ketua DPD RI Nilai Kenaikan Bahan Pokok dan PPN Berpotensi Memiskinkan Kelas Menengah ke Bawah
Sementara itu, dia menjelaskan, PPN ini juga komponen perpajakan yang merupakan pendapatan dari pemerintah pusat.
"Mungkin ini satu upaya pemerintah pusat untuk menambah sumber penghasilan baru untuk pelaksanaan berbagai inisiatif pemerintah pusat," kata Ariston.
Di sisi lain, dia menilai bahwa masyarkat perlu mendapatkan edukasi dan informasi bahwa memang pajak yang dipungut itu untuk pembangunan bangsa dan negara.
Baca juga: Staf Khusus Menteri Keuangan: PPN Bangun Rumah Sendiri Berlaku Sejak 1995
"Tapi di sisi lain, berita negatif soal korupsi, tentunya bisa mencederai kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.