Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengingatkan pemerintah akan ada kenaikan harga bahan pokok dalam waktu dekat menjelang hari raya Idul Fitri. 

Wakil Sekretaris Jenderal DPP IKKAPI Chorul Furqon mengatakan, fase pertama terkait kenaikan harga bahan pokok sudah terlewati yaitu pada jelang dan awal Ramadan. 

"Dalam fase ini terlihat jelas bahwa kenaikan harga pangan pokok sangat terlihat dan hampir tidak terkendali,” kata Furqon, Kamis (14/4/2022).

Menurutnya, saat ini sedang terjadi fase kedua sampai tiga hari jelang Lebaran, di mana waktu transisi fase pertama dan kedua, terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan. 

Baca juga: Harga Minyak Goreng Curah Rp 20 Ribu Per Liter, Pedagang Sebut Menteri Tak Patuhi Arahan Presiden

Tetapi, ke depan harga pangan akan mengalami lonjakan tinggi di penghujung Ramadan menuju Idul Fitri.

"Kita harus sadar bahwa saat ini sedang memasuki fase dingin harga komoditas pangan. Namun jangan dilupakan bahwa menjelang Idul Fitri masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pedagang dan masyarakat mempersiapkan beragam macam hidangan, hal ini menjadikan munculnya permintaan yang tinggi dan lonjakan harga akan terjadi," paparnya. 

Baca juga: Pedagang Pasar: Kebijakan HET Minyak Goreng Curah Belum Berjalan Baik

Ia menyebut, adanya fluktuasi harga bahan pokok merupakan hal yang wajar, tapi pemerintah harus tetap diwaspadai.

"Pemerintah harus mempersiapkan ketersediaan bahan pangan yang saat ini setoknya minim. Jangan sampai nanti terlupakan dan menjadikan adanya kelangkaan barang, itu akan membuat harga terbang,” tuturnya. 

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu Cair bersama Bantuan Sembako Pekan Ini, Cek Syarat Pencairannya

“Saat ini data pangan nasional kita dapat dikatakan masih semerawut atau tidak satu pintu. Padahal, ketahanan pangan ini adalah isu prioritas nasional, apabila data masih belum terpusat tentu akan kesusahan untuk pengambilan kebijakan,” sambung Furqon. 

Furqon berharap data pangan nasional yang dimiliki pemerintah tidak tumpang tindih, dan terpusat kepada satu lembaga.

“Kami DPP IKAPPI sangat berharap pemerintah dapat memusatkan data pangan nasional ke satu lembaga saja. Ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping data antar lembaga, jika ini dapat dilakukan tentu akan sangat mempermudah kinerja pemerintah,” ucap Furqon.

Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru yang berkoordinasi dengan Presiden secara langsung diharapkan menjadi sebuah badan rujukan data ketersediaan pangan nasional.

"Apabila ini terjadi tentu pemerintah sebagai decision maker akan lebih mudah dalam merumuskan kebijakan,” tuturnya.