Di sisi lain, Herry bisa memahami bahwa beban yang harus ditanggung Pemerintah untuk subsidi BBM cukup besar.

Terlebih di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Rusia-Ukrania.

Apalagi terjadi disparitas antara harga jual dengan harga keekonomian.

“Memang harga jual Pertalite saat ini masih terlalu jauh dibandingkan harga keekonomian. Tapi ini persoalan momentum,” ujarnya.

Seperti diketahui, Pertalite dan Biosolar merupakan produk subsidi. Jadi kewenangan penentuan harga adalah pada Pemerintah, bukan Pertamina.

Dan selama ini, lanjut Herry, subsidi Pemerintah ke Pertalite dan Solar cukup besar.

Begitupun, lanjut Herry, harus juga dipikirkan kondisi psikologis masyarakat. Jadi, bukan hanya persoalan rasionalitas.

Baca juga: Sri Lanka Benar-benar Bangkrut oleh Tumpukan Utang, Harga BBM Menggila

Oleh karena jika berpikir persoalan rasionalitas tentang kenaikan harga, makanya bisa dilakukan melalui Pertamax non subsidi. Dan kenaikan tersebut sudah dilakukan.

Belum lagi, lanjut Herry, bahwa kondisi saat ini masih ditambah dengan kenaikan harga komoditas sandang dan pangan menjelang lebaran.

Akibatnya, masyarakat memang harus merogoh koceknya lebih dalam.

“Dengan demikian, Pemerintah memang seharusnya meredam rencana kenaikan Pertalite dan Solar dulu. Jika nanti habis Lebaran kondisinya sudah membaik dan lebih stabil, di situlah momentumnya,” sambung dia.

“Konstribusi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga sekitar 58%. Kalau konsumsi rumah tangganya ditekan dengan berbagai kenaikan ini bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat,” tutup Herry.

Masyarakat Miskin Bakal Melonjak

Pemerintah diminta tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, LPG 3 kilo gram (kg) dan tarif dasar listrik (TDL) pada saat ini.