TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sebagai upaya pemenuhan kewajiban 30% penyediaan tempat promosi strategis bagi usaha mikro pada area infrastruktur publik, Kementerian Koperasi dan UKM merilis kehadiran Food Hall Mini Olah Oleh Umi.

Tahun 2022 ini, difasilitasi di  empat provinsi, yaitu NTB (Mandalika), Kepri (Harbour Bay Batam), dan sekarang di Jabar (Stasiun KAI Bandung). Selanjutnya, direncanakan pada akhir Mei ini ada di Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kami hadir untuk memberikan perlindungan dan fasilitasi usaha mikro pada area infrastruktur publik, agar kegiatan berusaha di area tersebut tidak dikuasai pangsa pasar brand besar," ungkap Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya, pada acara peresmian Food Hall Mini Olah Oleh Umi di Stasiun Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/4).

Penyediaan tempat promosi di area Stasiun Bandung ini dilaksanakan pada 21-27 April 2022 bagi 30 Tenant usaha mikro yang dibantu difasilitasi booth di Jawa Barat yang bergerak di sektor kuliner dan kerajinan hasil kurasi.

Di acara yang merupakan hasil kolaborasi dengan Dekranasda Provinsi Jabar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jabar,  PT Kereta Api Indonesia (KAI), serta platform digital Gojek dan Tokopedia, Eddy menekankan pentingnya mendukung kemudahan akses promosi bagi usaha mikro pada area strategis infrastruktur publik, seperti di stasiun, bandara, terminal, dan tempat perbelanjaan lainnya.

"Mengingat, salah satu permasalahan usaha mikro adalah terbatasnya sarana promosi bagi produk yang dihasilkan," tandas Eddy.

Maka salah satu terobosan penting yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sarana promosi yang mudah diakses dan dimanfaatkan usaha mikro sebagai produsen yang dekat dengan buyer maupun konsumen.

"Hal ini merupakan amanat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," imbuh Eddy.

Beberapa langkah strategis yang dilakukan KemenkopUKM adalah melakukan sinergi program kemudahan usaha promosi di area infrastruktur publik dengan pemilik lahan, menyediakan ruang display promosi produk bagi pelaku usaha mikro, menyediakan ruang pameran bagi pelaku usaha mikro, menyediakan sistem digitalisasi pembayaran bagi usaha mikro, hingga mendekatkan buyer dengan pelaku usaha mikro.

Lebih dari itu, bagi Eddy, fasilitasi usaha mikro di infrastruktur publik tersebut sebagai langkah percepatan digitalisasi usaha.

"Dikarenakan pelaku usaha mikro yang difasilitasi, kita dorong untuk onboarding ke dalam ekosistem digital," jelas Eddy.

Apalagi, di Jabar, tercatat adanya peningkatan transaksi elektronik menawarkan alternatif bagi pelaku UMKM untuk mengubah haluan dengan berjualan secara online. Dari 4.545.874 UMKM di Jabar, 26,2% UMKM sudah aktif menggunakan e-commerce untuk memasarkan produknya. Secara nasional Total 17,9 Juta UMKM yang telah masuk ke ekosistem digital, naik 9,9 juta atau tumbuh 124% dari sebelum pandemic (iDEA)

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil menegaskan bahwa pelaku UMKM patut diberi ruang yang luas untuk mempromosikan produknya di banyak ruang publik.

"Selain untuk mendorong produk UMKM berdaya saing tinggi, juga agar pelaku UMKM lebih percaya diri dan membuka pasar lebih luas," kata Atalia.