Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mendorong pemerintah untuk mereorientasikan kebijakan industri hasil tembakau (IHT).

Henry menyebut, sejak 1997 telah mulai muncul gerakan-gerakan yang ingin membuat IHT di Indonesia menuju ke suatu titik kebangkrutan.

"Belakangan, diketahui juga bahwa gerakan-gerakan ini disokong oleh lembaga global yang menyebarkan stigma bahwa pabrik rokok sepenuhnya negatif melalui media. Padahal, ada lebih dari enam juta orang yang menggantungkan hidupnya di industri ini,” kata Henry yang ditulis Rabu (27/4/2022).

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Duduk Bersama Pelaku IHT Membuat Road Map Industri Hasil Tembakau

Adanya dugaan tekanan asing dinilai Henry membuat kebijakan-kebijakan terkait IHT menjadi tidak objektif dan hal ini terlihat pada RPJMN 2019-2024.

Pada aturan tersebut, disebut bahwa data prevalensi merokok anak 10-18 tahun meningkat dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018.

Baca juga: Bangun KIHT, Bea Cukai Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim dari Sektor Cukai

Padahal berdasarkan data BPS, Henry menyebut prevalensi merokok anak tercatat terus menurun.

Henry pum menyampaikan bahwa IHT terus terkontraksi dalam beberapa tahun terakhir.

Mengutip data BPS, Henry bilang pada tahun lalu pertumbuhan PDB tercatat terkontraksi 1,32 persen, belum berhasil pulih dari kontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 5,78 persen.

“Dalam 11 tahun terakhir, IHT telah mengalami kontraksi sebanyak empat kali. Regulasi yang berkeadilan menjadi kunci bagi IHT untuk tumbuh. Apalagi di masa pandemi, IHT butuh pulih ekstra,” paparnya.