Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 tahun 2022 untuk pemberlakukan larangan sementara ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunannya seperti Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengapresiasi keluarnya kebijakan tersebut karena merupakan jawaban atas ketidaktegasan pemerintah dalam mengatur harga minyak goreng dalam negeri.

"Saya sangat mengapresiasi lahirnya Permendag 22/2022 sehingga ada kejelasan terkait larangan ekspor CPO beserta turunannya," kata Andre, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: UPDATE Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini Kamis, 28 April 2022 di Indomaret dan Alfamart

Menurutnya, pemerintah harus punya marwah dan wibawa dalam mengatur tata kelola maupun niaga CPO serta Mlminyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri, terutama kepentingan rakyat Indonesia dalam mendapatkan harga minyak goreng murah.

Dengan adanya Permendag Nomor 22 Tahun 2022 tersebut, Andre menilai akan menjadi shock therapy kepada oligarki agar harga minyak goreng dalam negeri kembali stabil dan terjangkau.

Baca juga: Dampak Larangan Ekspor CPO, Indonesia Kehilangan Devisa Jumbo hingga Malaysia Raup Untung

Serta menjadi ancaman bagi pengusaha-pengusaha nakal yang tidak ikut kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

"Ini bagian dari shock therapy kepada oligarki agar harga minyak goreng dalam negeri kembali stabil dan terjangkau. Pemerintah tidak boleh kalah dari oligarki, peraturan ini harus ditegakkan demi kepentingan rakyat Indonesia," paparnya.

Selain itu, Andre juga mengingatkan agar pemerintah harus lebih memperhatikan nasib petani sawit Indonesia dengan menjaga dan mengatur penetapan harga pembelian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit produksi petani.

Sebab, saat ini sebagian pengusaha sawit dan minyak goreng seenaknya menurunkan harga secara sepihak akibat kebijakan larangan ekspor CPO beserta turunannya.

"Penurunan harga secara sepihak melanggar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun (pasal 6)," katanya.

"Mekanisme penetapan harga, menurut beleid tersebut harus dirapatkan bersama dan dipimpin oleh gubernur. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada petani, dengan mengatur harga TBS di level petani agar tidak anjlok," sambung Andre.