Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Asosiasi Petani Sawit Surati Jokowi Minta Cabut Larangan Ekspor CPO

Dalam isi surat yang ditandatangani 17 pengurus Aspekpir itu, meminta presiden cabut larangan ekspor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Asosiasi Petani Sawit Surati Jokowi Minta Cabut Larangan Ekspor CPO
Tangkap layar kanal YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

Belum lagi kata mereka saat ini harga sarana produksi juga naik tinggi, sedangkan TBS tidak terjual.

“Sehingga petani sudah jatuh tertimpa tangga, temboknya rubuh menindih kami,” katanya.

Baca juga: Analis: Kenaikan Harga CPO Momentum Tepat Perusahaan Sawit Melantai di Bursa

Para petani menjelaskan Kelapa sawit secara teknis agronomis buah matang harus segera dipanen . Bila dibiarkan tidak dipanen maka tanaman akan rusak dan perlu waktu untuk memulihkanya.




Selain itu tandan buah segar harus masuk pabrik karena akan busuk dan CPO yang dihasilkan bermutu rendah.

CPO  yang terlalu lama disimpan ditangki timbun juga akan rusak sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk pangan.

Para petani mengatakan dunia saat ini kekurangan minyak nabati dan Indonesia sebagai pemilik kebun kelapa sawit terbesar punya tanggung jawab memenuhi permintaan dunia ini sebagai bagian dari masyarakat internasional yang beradab.

"Karena itu kami dari ASPEKPIR Indonesia minta dengan tegas supaya Bapak Presiden Jokowi, segera Mencabut Larangan Ekspor dan jangan ditunda-tunda lagi. Kehidupan petani kelapa sawit jadi taruhan utama. Jangan sampai bapak Jokowi punya legacy buruk sebagai presiden yang menghancurkan perkebunan kelapa sawit,” tulis Aspekpir.

BERITA TERKAIT

Mereka meminta pencabutan larangan ekspor tersebut harus dilakukan segera. Menurut para petani kondisi saat ini sudah darurat. Apabila larangan terus dilanjutkan akan kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

 “Kedepan pemerintah harus mengatur secara ketat pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan menindak tegas pada perusahaan yang bermain-main dengan kebutuhan rakyat,” pungkas Aspekpir.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas