Terlebih, kata Riefky, sudah cukup banyak aksi sejumlah korporasi di Indonesia yang merealisasikannya.

Pada akhir 2021 misalnya, sejumlah pelaku UMKM binaan PT HM Sampoerna Tbk di Jawa Barat dan Jawa Timur menerima bantuan dari BKPM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bagi UMKM, memiliki NIB berfungsi sebagai identitas dan legalitas, serta perizinan tunggal untuk mendapat berbagai kemudahan, seperti Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) hingga akses permodalan.

Diharapkan, upaya tersebut dapat turut membantu perkembangan usaha mereka.

"Kami terus berupaya membantu meningkatkan kapasitas UMKM binaan kami supaya bisa terus berkembang dan berkelanjutan secara jangka panjang. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari komitmen Sampoerna untuk memberi dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor UMKM Indonesia," kata Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk., Mindaugas Trumpaitis beberapa waktu lalu.

Selama 15 tahun terakhir, Sampoerna aktif membina UMKM melalui dua program, yaitu Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang telah memberi pelatihan kepada lebih dari 56.000 peserta, serta Sampoerna Retail Community (SRC) dengan anggota mencapai lebih dari 160.000 pengusaha toko kelontong yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Aksi serupa juga dilakukan PT Astra Internasional Tbk melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) yang membina 300 UMKM termasuk dari sektor manufaktur logam pada 2021.

Pembinaan ini ditujukan supaya UMKM mampu menjadi pemasok komponen roda dua ke PT Astra Honda Motor (AHM).

YDBA memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi pemasaran bagi para UMKM binaan. Mendorong UMKM berinovasi mulai dari diversifikasi produk, proses bisnis, hingga pemasaran melalui optimalisasi pasar online.

Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny mengatakan partisipasi korporasi besar sangat penting dalam mengembangkan UMKM. Momen Indonesia sebagai Presidensi G20 dan B20 ini diharapkan bisa menemukan dan mengatasi berbagai pekerjaan rumah UMKM supaya bisa teratasi.

Baca juga: Deputi KSP: Presidensi G20 Momen Tumbuhkan Kepercayaan Dunia Internasional ke Indonesia

Misalnya, kata Hermawati, berkaitan dengan penyediaan bahan baku produksi UMKM supaya lebih berkesinambungan sehinga diperlukan peran korporasi.

"Misalnya bahan bakunya kacang. UMKM banyak yang belum siap karena kadang mereka sendiri-sendiri. Kecuali ada satu yang bisa menampung. Akhirnya ada yang mengambil manfaat di jalur itu sebagai trader-nya," ujarnya.

Hermawati mendorong pemerintah untuk memberikan insentif yang lebih menarik bagi pelaku Usaha Besar supaya lebih terdorong melakukan pembinaan dan kolaborasi dengan UMKM.

"Sebenarnya BKPM sudah bikin aturan mewajibkan perusahaan besar untuk bersinergi dengan pelaku UMKM bahkan diberikan reward seperti pengurangan bea atau pajak. Tapi kalau menurut saya, sebagai perusahaan besar dapat diskon pajak atau bea masuk barang misalnya, tidak signifikan untuk memangkas ongkos produksi. Jadi harus ada reward yang berdampak besar dalam hal produksi mereka," ujarnya.