Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat di industri hasil tembakau dalam merumuskan kebijakan mengenai pertembakauan di Indonesia. 

Hal tersebut perlu dilakukan, seiring industri hasil tembakau menopang banyak kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk juga kelompok menengah ke bawah yang membutuhkan perlindungan.

Anggota Komisi VI DPR Tommy Kurniawan mengatakan, faktor ekonomi harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait industri tembakau, sebab ini menyangkut kepentingan rakyat kecil seperti pedagang eceran dan toko kelontong.

Baca juga: Roadmap Dinilai Bisa Jadi Solusi Kelangsungan Industri Hasil Tembakau Nasional

“Kasian loh mereka, jadi pemerintah baiknya melindungi rakyat kecil. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Terlebih dampak pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir yang membuat banyak pedagang kecil turun omzetnya, sehingga sulit untuk mempertahankan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Tommy yang ditulis Senin (30/5/2022).

Menurut Tommy, kebijakan yang terlalu eksesif dan tidak berimbang akan merugikan mata rantai IHT termasuk pedagang eceran dan toko kelontong.

Biasanya, ketika kebijakan yang eksesif mengenai tembakau ditetapkan, maka harga akan semakin tinggi sehingga secara otomatis membuat omzet pedagang berkurang. 

Hal ini, kata Tommy, akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Baca juga: Kebangkitan Ekosistem Pertembakauan Dihantui Stigma Negatif, Ini Kata Pengamat

“Kalau omzet berkurang, bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Dampaknya juga roda perputaran ekonomi akan terganggu karena daya beli masyarakat berkurang," paparnya. 

"Dampak negatifnya bahkan bisa lebih luas yang semula muncul akibat penurunan omzet bahkan bisa sampai merambah ke aspek sosial dan stabilitas. Pemerintah harus perhatikan dan pertimbangkan hal tersebut dengan baik,” sambung Tommy.

Di sisi lain, Tommy berharap agar pemerintah tidak terpengaruh berbagai upaya yang didorong oleh kelompok tertentu dalam menekan posisi industri tembakau dan mata rantainya di Indonesia. 

“Kita jangan mau disetir dalam merumuskan kebijakan. Kita yang lebih paham kondisi Indonesia, sehingga pemerintah tidak boleh tunduk terhadap kepentingan, pengaruh dan campur tangan lembaga- lembaga donor asing dalam perumusan kebijakan," tuturnya.