TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengarahkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mencaplok BTN Syariah guna memperkuat kapasitas bank tersebut.

Pemerintah berencana memang mendorong BSI menjadi BUMN lewat penyertaan modal negara lewat saham seri A dwiwarna.

Namun, rencana akuisisi BTN Syariah mendapat penolakan dari Organisasi keagamaan Muhammadiyah. Akuisisi ini dinilai akan mengancam program BTN Syariah dalam memberdayakan pengusaha UMKM untuk naik kelas.

Baca juga: Jubir Wapres Maruf Bantah Pernyataan REI Tentang Desakan Penundaan Merger BTN Syariah dan BSI

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, mengatakan BSI yang telah menjadi bank terbesar ketujuh di Indonesia dari sisi aset lebih melayani korporasi dan pengusaha level menengah saat ini. Menurutnya, kepedulian BSI dalam mendukung permodalan pelaku usaha kecil, mikro dan ultra mikro sangat kurang.

Jumlah pengusaha korporasi dan level menengah hanya 1,32 % dari total pelaku usaha di Indonesia. Sehingga yang dijamah bank yang fokus di non UMKM hanya 1,32 % dari total pelaku usaha.

Jika bank syariah tidak fokus ke segmen UMKM maka tentu tidak sehat bagi perkembangan perekonomian nasional karena akan semakin meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya mengarahkan bank syariah milik negara untuk fokus pada pemberdayaan UMKM, sementara untuk bank-bank swasta yang ada biarlah mereka fokus kepada usaha besar dan menengah.

Baca juga: Waskita Modern Realti Gandeng BTN Pasarkan Hunian di Bekasi Utara

“Saya orang yang tidak setuju sebenarnya dengan mergernya 3 bank syariah. Karena bagi saya bank syariah sebaiknya fokus kepada UMKM," kata Anawar dalam keterangannya, Rabu (1/6).

Tanpa komitmen pemerintah mendorong bank syariah fokus di UMKM maka kesenjangan ekonomi di Indonesia akan semakin melebar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengusaha level korporasi akan semakin kaya, sementara UMKM akan jalan di tempat bahkan menurun.

Atas dasar itu, Anwar mengaku menolak akuisisi BTN Syariah oleh BSI. Menurutnya, tidak masalah BTN Syariah masih menjadi bank kecil asalkan tetap komitmen mendukung pengusaha UMKM di sektor properti.

“Bila BTN Syariah diakuisisi oleh BSI, maka harapan kita untuk mendorong pengusaha kelas bawah untuk naik kelas ke kelas menengah, tentu akan menjadi sulit karena BSI nya akan lebih bias kepada usaha besar dan menengah,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BTN Syariah merupakan salah satu bank terbaik dalam merealisasi penyaluran KPR bersubsidi dengan skema FLPP.

Penyaluran KPR FLPP hingga 27 Mei 2022 mencapai 75.659 unit senilai Rp8,4 triliun. Bank BTN mengambil porsi yang terbesar atau mencapai 56,09 % . Posisi kedua dikuasai oleh BTN Syariah yang mencapai 11,16 % . Sementara BSI hanya berhasil menguasai 2,92 % . Bahkan BSI juga masih kalah oleh BJB yang menguasai 4,11 % .

Pengamat properti Panangian Simanungkalit sebelumnya mengatakan, BTN telah berpengalaman hampir 50 tahun menangani KPR sehingga lebih diterima oleh pelaku bisnis dan konsumen perumahan.

Menurutnya, dengan dukungan serius dari pemerintah, Bank BTN bakal mampu menyalurkan KPR untuk MBR minimal 500.000 unit per tahun.

Pemerintah, lanjutnya, harus mempertahankan BTN Syariah untuk bisa berdiri sendiri sebagai agent development yang membantu menyukseskan program sejuta rumah. "Jangan hanya karena hitung-hitungan bisnis, lalu mengesampingkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih membutuhkan rumah dengan prinsip syariah," tegasnya.

artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Rencana Pemerintah Dorong BSI Akuisisi BTN Syariah Dikritik