Peran BUMN Dinilai Strategis dalam Pengembangan Panas Bumi
Badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi motor penggerak utama pengembangan panas bumi di Indonesia.
Penulis: Sanusi
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi motor penggerak utama pengembangan panas bumi di Indonesia.
Dengan cadangan banyak dan salah satu yang terbesar di dunia, pemanfaatan panas bumi harus dilakukan secara optimal di tengah transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan.
Indonesia saat ini memiliki cadangan panas bumi sebesar 23,7 GW. Berdasarkan data ThinkGeoEnergy 2022, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di seluruh dunia mencapai 15.854 MW.
Baca juga: Dirjen EBTKE: Potensi Energi Baru Terbarukan RI Capai 3.686 Gigawatt
Indonesia dengan kapasitas pembangkit sebesar 2.276 MW merupakan negara dengan kapasitas pembangkit terbesar kedua setelah Amerika Serikat sebesar 3.722 MW. Indonesia sudah melampaui Filipina yang tercatat memiliki kapasitas terpasang pembangkit sebesar 1.918 MW.
"Tentu keberadaan BUMN sangat kita harapkan bisa akselerasi lebih cepat pengembangan panas bumi ke depan," kata Harris, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Saat ini ada tiga BUMN yang mengembangkan panas bumi sebagai sumber energi, yaitu PT PLN (Persero) melalui PLN Gas dan Geothermal, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan PT Geo Dipa Energi.
Harris menilai PGE menjadi BUMN yang berperan paling besar dalam pengembangan panas bumi.
“Peran PGE bisa sangat krusial guna mendukung pencapaian target pemerintah,” ujarnya.
PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi Utara.
Di wilayah tersebut telah terbangkitkan listrik panas bumi sebesar 1877 MW, yang terdiri atas 672 MW yang dioperasikan sendiri (own operation) oleh PGE dan 1205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).
Baca juga: Masyarakat Energi Terbarukan Optimis Bisa Perjuangkan UU EBT di DPR
Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sebesar sekitar 82 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi emission avoidance CO2 sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun.
"Ke depan panas bumi memang menjadi salah satu faktor kunci penting dalam pencapaian net zero emission, tentu BUMN kita harapkan bisa mengambil peran besar di sana yang juga bisa menentukan target-target global," jelas Harris.
Abadi Poernomo, Senior Advisor Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API), menambahkan BUMN menjadi pionir utama dalam pengembangan panas bumi. Namun, regulasi tetap menjadi faktor penentu. Misalnya saja dengan beberapa masalah klasik yang sering membentur panas bumi, terutama soal tarif harga listrik yang dijual dari pengembang.