TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi merespons upaya Pertamina dalam melakukan efisiensi di seluruh lini bisnis, baik efisiensi pada holding maupun subholding mulai dari hulu, pengolahan, sampai hilir.

Menurut Kholid, efisiensi ini tepat, di saat kondisi yang sulit akibat geopolitik dan tekanan harga minyak dunia yang sangat tinggi.

Begitu pun, lanjut Kholid, masyarakat juga diimbau untuk bijak menggunakan BBM dan LPG subsidi.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Dunia Tinggi, Efisiensi Pertamina Capai US$ 2.2 Miliar

“Saya kira bagus, efisiensi itu membuat Pertamina bisa bertahan di tengah disrupsi geopolitik. Bahkan, karena efisensi itu, laba Pertamina bisa naik dibanding tahun sebelumnya,” kata Kholid dalam keterangannya, hari ini (21/6/2022).

Kholid mengatakan, upaya terpenting yang harus dilakukan Pertamina adalah melakukan efisiensi berbasis digitalisasi pada sektor hulu dan hilir.

Melalui efisiensi tersebut, BUMN energi ini bisa memangkas biaya tanpa mengorbankan ekspansi bisnis.

Dia menambahkan bahwa efisiensi itu kaitannya dengan daya hidup korporasi.

Melalui efisiensi, Pertamina bisa menjalankan fungsi bisnis dengan baik, sekaligus juga mengemban tugas negara itu diberikan.

Menurut Kholid, kedua peran tersebut sama penting. Karena sudah menjadi tugas negara untuk menyediakan hajat hidup orang banyak.

Baca juga: Pengamat Migas Imbau Masyarakat agar Konsumsi BBM dan LPG Subsidi Secara Bijak

“Apabila demand BBM naik, itu tugas negara untuk menyediakan hajat hidup orang banyak. Kalau ekonomi pulih, pastinya demand ikut naik,” sambung dia.

Menurut Kholid, Pertamina harus berfokus pada sektor pengolahan dan hilir. Khususnya pada bagian kilang, niaga, dan distribusi.

“Hilir itu yang perlu banyak pembenahan. Begitu juga kilang dan niaga,” urainya.

Di sisi lain, imbuh Kholid, masyarakat juga harus bijak menggunakan BBM dan LPG, termasuk BBM dan LPG subisid.

Masyarakat harus sadar bahwa kondisi saat ini sangat berat. Pertamina dan juga Pemerintah tentu memiliki batasan kemampuan subsidi.