Jokowi Kembali Singgung Besarnya Subsidi Energi yang Dikeluarkan Pemerintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal besarnya subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah akibat ketidakpastian global.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Arif Fajar Nasucha
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal besarnya subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah.
Besarnya subsidi tersebut akibat ketidakpastian global yang menyebabkan harga energi dan inflasi naik.
“Ekonomi belum full kembali pulih, muncul yang namanya perang Ukraina Rusia. Menjadikan semuanya tidak pasti lagi,” kata Jokowi dalam acara Pembukaan Kongres Nasional XXXII dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota XXXI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu (22/6/2022).
Baca juga: Puan Maharani Seharian Temani Presiden Jokowi Tinjau IKN hingga Kunjungan Kerja ke Samarinda
Harga energi seperti BBM dan gas yang dijual kemasyarakat sekarang ini, kata Presiden bukan merupakan harga keekonomian. Melainkan harga yang telah disubsidi pemerintah.
“Ada yang bertanya kepada saya, ‘loh pak di sini bensin pertalite engga naik, masih Rp 7.650. solar masih harganya harga lama. LPG juga masih harganya harga lama.’ Hati-hati Itu bukan harga keekonomian, bukan harga yang seharusnya. Itu adalah harga yang sudah disubsidi,” katanya.
Pemerintah kata Jokowi diprediksi akan tetap memberikan subsidi energi pada tahun ini. Anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah naik dari yang tadinya Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun.
“Ini besar sekali. Coba bandingkan, kita bandingkan harga BBM di Indonesia dan harga BBM di luar negara kita, di Singapura harga sudah Rp31 ribu. Di Jerman harga sudah Rp31 ribu. Di Thailand harga sudah 20 ribu. Kalau dirupiahkan. Di amerika 17 ribu. Kita masih Rp 7650. Dari mana harga ketemu ini? Ya tadi disubsidi. Tapi sampai kapan kita tahan, APBN kita fiskal kita kuat menahan ini? Ya kan kita kita akan bekerja keras untuk menggeser anggaran-anggaran yang memang harus dimasukkan ke sini,” pungkasnya.
Baca juga: Kartu Prakerja Diapresiasi, Menteri Kepulauan Solomon Sebut Program Cocok Diterapkan di Negaranya