Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kondisi Dinilai Makin Menyedihkan, Bila Perlu Bubarkan Perum Bulog

Presiden harus berani mengambil langkah serius mengatasi lemahnya Bulog dalam mengelola serapan produk petani termasuk penyaluran beras.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Kondisi Dinilai Makin Menyedihkan, Bila Perlu Bubarkan Perum Bulog
Tribunnews/Irwan Rismawan
Pekerja menata karung berisi beras di Gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden harus berani mengambil langkah serius mengatasi lemahnya Bulog dalam mengelola serapan produk petani termasuk penyaluran beras. 

Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

Catatan di bulan maret 2021 sudah menggambarkan bahwa Bulog akan merugi di tahun 2021.

Baca juga: Presiden Jokowi Sentil Bulog: Serap Beras Petani Tapi Tak Bisa Jual Lagi

Pada awal tahun 2022 mulai Januari sampai Februari panen raya namun gejolak harga gabah terjadi karena stok gabah yang melimpah.

Ancaman Krisis Pangan

Presiden Jokowi meminta semua pihak mulai dari petani hingga BUMN meningkatkan produksi beras nasional.

Jokowi menyatakan kebutuhan pangan sangat penting di tengah ancaman krisis global.

"Kalau sudah mengambil jangan sampai kayak Bulog, ngambil dari petani banyak, stok, nggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk yang dulu, rusak, jangan," kata
Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022).

Berita Rekomendasi

Sindiran Jokowi tersebut sebagai penegasan terhadap Perum Bulog yang dinilai tidak bisa menyalurkan sehingga kualitas beras menurun.

Orang nomor satu di Republik Indonesia itu meminta agar penyerapan beras petani harus dilakukan benar, termasuk biaya angkut dan jualnya.

Baca juga: Inisiasi Investasi Beras Bulog, Buluk Eks Superglad Dituding Menipu, Korban Ungkap Kronologinya

Jokowi pun sudah menyampaikan arahan ini langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir dan kementerian terkait lain, pemda, hingga swasta.

"Pelaksanaan di lapangan dinilai butuh kerja sama yang baik karena anggaran ketahanan pangan sangat besar," tukasnya.

Jokowi membeberkan pada 2018 anggaran pemerintah untuk pangan mencapai Rp 86 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 92,3 triliun.

"Semua harus ada grand plan-nya. Rencana besarnya seperti apa? Sudah disampaikan, termasuk dengan (rencana) pelaksanaan juga harus ada," tegas Presiden. (Tribun Network/Reynas Abdila)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas