Beli Elpiji 3 Kg Pakai Aplikasi, Ekonom: Nanti yang Beli Orang Menengah Atas yang Punya Ponsel
Basis data konsumen yang digunakan dalam program itu adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Pertamina diminta tidak menerapkan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) dengan aplikasi MyPertamina, seperti Pertalite dan Solar yang sedang dilakukan uji coba di beberapa wilayah.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, sasaran utama penerima barang-barang subsidi itu merupakan masyarakat bawah atau miskin, bukan menengah atas yang sudah memiliki ponsel pintar.
"Kalau kemudian disyaratkan yang beli elpiji 3 kg itu harus punya MyPertamina. Masyarakat miskin itu banyak yang tidak bisa membeli ponsel, kalau pun ada yang punya ponsel sangat sederhana," papar Yusuf saat dihubungi, Senin (4/7/2022).
Baca juga: MyPertamina Digunakan Bukan Untuk Naikkan Harga, tapi Upaya Tata Kelola BBM Subsidi
"Artinya kebijakan ini (beli pakai aplikasi), tidak sesuai dengan karakteristik beneficiaries yang ingin ditargetkan, terutama yang paling membutuhkan. Jadi ini tidak tepat kebijakannya," sambungnya.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan, rencana penggunaan MyPertamina untuk pembelian elpiji 3 kg akan dilakukan untuk menekan konsumsi serta penyaluran komoditas itu akan lebih tepat sasaran.
"Untuk LPG sebetulnya sama kita minta juga untuk register (lewat aplikasi MyPertamina)," kata Mars Ega dilansir dari Kompas TV, Rabu (29/6/2022).
Ia menjelaskan, pembelian elpiji 3 kg dengan MyPertamina sudah lebih dulu diuji coba, dibanding Pertalite. Basis data konsumen yang digunakan dalam program itu adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.
Uji coba pembelian elpiji 3 kg dengan MyPertamina mulai dilakukan sejak Maret 2022. Saat ini, uji coba tersebut telah memasuki tahap 6.
Uji coba tersebut melibatkan 5 kota/kabupaten, 96 pangkalan, 18.307 keluarga penerima manfaat (KPM), dan waktu uji coba pekan ke-1 Juli sampai dengan pekan ke-4 Juli 2022.