Tribun Bisnis

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Bentuk BLU Batubara

Rizal menyebut jika sebuah kebijakan didasari variabel harga komoditi yang tidak bisa dipastikan fluktuasinya, termasuk harga batubara.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Bentuk BLU Batubara
Hendra Gunawan/Tribunnews.com
Ilustrasi kapal pengangkut batubara. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli mengatakan, pembentukan BLU di bawah Kementerian ESDM akan meninggalkan permasalahan baru dalam iklim investasi di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah mengkaji ulang Terkait rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) guna memastikan kesediaan kebutuhan batubara dalam negeri.

Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli mengatakan, pembentukan BLU di bawah Kementerian ESDM akan meninggalkan permasalahan baru dalam iklim investasi di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan.

Selain itu, kata Rizal, pengelolaan dana yang begitu besar, juga menjadi tantangan tersendiri.

Baca juga: Wakil Ketua Fraksi PKS Sebut BLU Batubara Bukan Solusi

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Kebijakan dan peraturan yang kerap berubah dan cenderung reaktif, akan menyebabkan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi di Indonesia menjadi lemah," kata Rizal dalam keterangannya, Kamis (7/7/2022)

Apalagi, Rizal menyebut jika sebuah kebijakan didasari variabel harga komoditi yang tidak bisa dipastikan fluktuasinya, termasuk harga batubara.

"Tidak ada jaminan bahwa harga batubara akan tetap tinggi, seperti saat ini. Artinya, jika harga batubara jatuh, maka kebijakan ini tidak dapat diterapkan lagi,” ucapnya.

Rizal menambahkan, jika alasannya memastikan tidak terulangnya kelangkaan pasokan batubara di dalam negeri, maka sejatinya mekanisme dan ketentuan mengenai DMO yang selama ini diterapkan, sudah bisa dijadikan instrumen memastikan pemenuhan pasokan batubara untuk PLN maupun industri dalam negeri.

Menurutnya, langkah yang dibutuhkan yaitu pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum tegas atas perusahaan yang tidak patuh.

Baca juga: Perusahaan India Gunakan Yuan untuk Impor Batubara Rusia

Perusahaan yang tidak memenuhi quota DMO disepakati bersama sebesar 25 persen dari total produksi, makan pemerintah dapat menghentikan kegiatan ekspor batubara
dari perusahaan tersebut.

Kecuali perusahaan yang memiliki kualitas batubara yang tidak sesuai spesifikasi DMO, dapat dikenakan dana kompensasi, sehingga BLU dinilai bukan hal yang mendesak.

"Badan ini bertugas memungut biaya kompensasi atas selisih harga batubara Domestic Market Obligation (DMO) dengan harga batubara di luar negeri. Dengan skema tertentu, jika asumsi HBA rata-rata 200 dolar AS per ton, dana kompensasi yang dapat dikumpulkan BLU diestimasi sekitar Rp137,6 triliun,” ujar Rizal.

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Batu Bara, Direksi PLN Kunjungi Krakatau International Port

Nantinya, model pengelolaan dana hasil pungutan, mirip dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mendukung program mandatori B30.

Dalam pelaksanaannya, PLN akan membeli lebih dahulu batu bara ke penambang sesuai harga pasar, lalu selisihnya akan dikembalikan dari kutipan BLU kepada PLN.

“Mekanisme dan besaran pungutan yang akan dikenakan, bagaimana bentuk penyaluran, serta penggunaan dana ini perlu diperjelas. Aspek tata kelola, akuntabilitas dan transparansi menjadi penting, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewenangan. Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa dengan perpanjangan birokrasi dikuatirkan akan muncul korupsikorupsi baru,” tutur Rizal.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas