Menkeu: APBN Kita Rp 3.000 Triliun, Biaya Turunkan Emisi Karbon Rp 3.500 Triliun
Indonesia membutuhkan 243 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp 3.500 triliun untuk mencapai target mengurangi emisi karbon
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk melakukan transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan dana setidaknya sebesar Rp 3.500 triliun, terutama untuk mencapai target net zero emission (NZE).
Sri Mulyani memaparkan, Indonesia membutuhkan 243 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekira Rp 3.500 triliun untuk mencapai target mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di 2030. Untuk perbandingan, lanjut dia, APBN Indonesia mencapai Rp 3.000 triliun.
Baca juga: Tekan Emisi Karbon, Dibutuhkan Dukungan Semua Kalangan Termasuk Dunia Usaha
"Itu hanya untuk sektor kelistrikan, Rp 3.500 triliun. APBN kita Rp 3.000 triliun. Sedangkan kebutuhan kita untuk mencapai pengurangan emisi karbon sebesar 29 persen itu Rp 3.500 triliun," ujar Sri Mulyani dalam forum bisnis Sustainable Finance: Instrument and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia, Rabu (13/7/2022).
Menurut Sri Mulyani, saat ini yang perlu dibicarakan tidak hanya tentang komitmen untuk mereduksi atau mengurangi emisi tapi bagaimana Indonesia bisa mencapai komitmen tersebut.
Baca juga: Inggris dan Indonesia Sepakati Kerjasama Proyek Transportasi Rendah Karbon Rp 162 Miliar
"Kamu butuh uang, teknologi dan prinsip agar sumber ini bisa dimobilisasi," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan untuk mencapai target NDC 29 persen, sektor ketenagalistrikan perlu mengurangi emisi karbon hingga 314 juta ton setara karbondioksida. Sebab, sektor ketenagalistrikan menjadi penyumbang pengurang emisi karbon kedua terbesar setelah sektor kelistrikan.
Secara prinsip, biaya yang dikucurkan untuk mengurangi emisi tidak hanya akan berasal dari dana pemerintah. Memang, pemerintah akan memainkan peran yang penting tapi bukan menjadi satu-satunya sumber untuk menyelesaikan komitmen tersebut.
"Peran swasta sangat penting, peran pendanaan internasional juga sangat penting. Makanya untuk kerangka kebijakan yang memperbolehkan menarik pendanaan tidak hanya berasal dari pemerintah agar bisa mendanai pengurangan CO2 di konteks global karbon itu harus dihargai," tutur Sri Mulyani.
