Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengingatkan Menteri keuangan Sri Mulyani tak perlu euforia dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuartal I 2022 mengalami surplus.

Kamrussamad mewanti-wanti tekanan fiskal yang akan dihadapi seiring ancaman inflasi global, tren kenaikan harga minyak dunia dan tren kenaikan harga makanan akibat ancaman krisis pangan.

"APBN kuartal I memang surplus Rp 73,6 triliun. Ini didorong oleh kenaikan penerimaan pajak, cukai, dan PNBP. Tapi, kondisi surplus ini juga karena memang penyerapan belanja pemerintah masih rendah. Artinya, ini juga menandakan perputaran APBN di ekonomi domestik masih minim," ujar Kamrussamad dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Realisasi APBN Surplus Rp 73,6 Triliun di Semester I 2022

Ia menambahkan, di kuartal akhir, penyerapan akan tinggi, karena proses birokratis anggaran siklusnya demikian. Namun, menurut Kamrussamad, yang lebih penting adalah pemerintah perlu antisipasi kenaikan subsidi akibat ancaman inflasi dan kenaikan harga minyak dunia yang trennya meningkat.

"Pada perdagangan Selasa kemarin, misalnya, harga minyak dunia naik kembali dua dollar. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar juga sudah melampaui 50 persen dari kuota sejak awal tahun sampai 20 Juni 2022. Kalau begini, tekanan fiskal di kuartal mendatang sudah di depan mata," kata Kamrussamad.

Baca juga: APBN Tunjukkan Kinerja Baik, Pemerintah Yakin Penanggulangan Ekonomi dalam Kendali

Saat ini, lanjut dia, anggaran belanja subsidi tadinya adalah Rp 207 triliun, namun dikarenakan konsumsi energi yang meningkat, maka subsidi bisa mencapai Rp 284,6 triliun bahkan lebih. Jika harga minyak terus naik maka akan berdampak pada subsidi yang disalurkan pemerintah.

"Belum lagi dengan ancaman krisis pangan. Tren kenaikan harga pangan akan berlanjut dipengaruhi tren tingginya harga pupuk, gangguan rantai pasok akibat perang di Ukraina. Jadi, tidak perlu euforia kalau saat ini APBN surplus," imbuh Kamrussamad.

Luar Biasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN surplus sebesar Rp 73,6 triliun pada semester I-2022. Besaran surplus itu setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"APBN semester I masih tercatat surplus Rp 73,6 trilun, jadi ini 6 bulan berturut-turut APBN mengalami surplus," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/6/2022).

Ia mengatakan, surplus APBN hingga akhir Juni 2022 terbilang sangat baik jika dibandingkan akhir Juni 2021 yang tercatat defisit Rp 283,1 triliun. Surplus itu ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signfikan dibandingkan belanja negara.

Pendapatan negara sepanjang semester I-2022 tercatat sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen secara tahunan (yoy). Realisasi itu setara 58,1 persen dari target yang sebesar Rp 2.266,2 triliun.

Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp 1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen (yoy). Adapun realisasi itu setara 40 persen dari pagu anggaran belanja negara yang sebesar Rp 2.714, 2 triliun.

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya surplus maka pembiayaan utang mengalami penurunan. Hingga akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru sebesar Rp 153,5 triliun atau turun 63,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama di 2021 yang mencapai Rp 421,1 triliun.

"Kondisi APBN semester I luar biasa positif dengan SILPA mencapai Rp 227,1 triliun, dan bahkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang menurut Perpres seharusnya Rp 840,2 triliun, tapi kita hanya merealisasikan Rp 153,5 triliun. Ini menurun drastis dibandingkan tahun lalu," papar dia.

Ia menyatakan indikator positif APBN disepanjang semester I-2022 akan menjadi hal yang baik bagi pemerintah untuk menghadapi semester II-2022, dikarenakan lingkungan global yang masih bergejolak dan berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.(Kompas)