Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Menparekraf Sandiaga: Ruang Dialog Solusi Penolakan Tarif Baru Pulau Komodo

Sandiaga Uno menerangkan bahwa kenaikan harga tarif baru Pulau Komodo tersebut semata-mata untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Menparekraf Sandiaga: Ruang Dialog Solusi Penolakan Tarif Baru Pulau Komodo
Tribunnews.com/Dennis Destryawan
Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2022). Sandiaga Uno membuka ruang dialog buntut aksi unjuk rasa penolakan tarif baru Pulau Komodo dan Pulau Padar akhir pekan kemarin. 

Pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar.

Mereka sepanjang hari tadi melakukan aksi tidur di jalan raya, sebagai bentuk penolakan mereka.

Massa meminta pemerintah tidak menaikan harga masuk ke Pulau Komodo karena bisa berdampak pada matinya sektor pariwisata dan perekonomian di sana.

Pelaku Wisata Mogok Kerja

Sebanyak 24 asosiasi dan individu pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat melakukan mogok selama satu bulan memprotes penetapan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo.

Dalam rencana aksi mogok akan dilakukan pada 1 - 30 Agustus 2022 itu menolak keras penetapan biaya ke TNK yakni Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan di sekitarnya menjadi Rp 3,75 juta per orang untuk periode satu tahun.

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) itu akan diterapkan pada 1 Agustus 2022 mendatang.

Baca juga: Menparekraf: Pelatihan SDM Pariwisata di Labuan Bajo Belum Cukup

Berita Rekomendasi

"Agenda mogok besok telah kami bahas bersama 24 asosiasi yang sudah menandatangani nota kesepahaman. Kami telah sepakat bersama, maka kami akan melakukan mogok massal untuk pelayanan pariwisata," kata Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel. 

Mogok massal, lanjut John, merupakan protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap pengusaha atau pelaku pariwisata lokal.

"Aksi kami adalah aksi mogok, jadi pelayanan pariwisata ditiadakan, kami sebagai pelaku pariwisata hanya berdiam diri di rumah, jadi untuk bookingan tamu, mobil atau kapal itu dihentikan, jadi kami tidak melayani yang namanya servis atau jasa dalam bentuk apapun," jelasnya.

Menurut John, wacana penetapan tarif masuk TNK hingga akan diberlakukan sangat berdampak kepada pariwisata Labuan Bajo

Ia menambahkan wacana kenaikan tarif ini membuat banyak wisatawan membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas