Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan sinyal terkait adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan.

Mengingat, PT Pertamina (Persero) dalam laporannya telah menyebutkan, penyaluran Pertalite telah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) hingga Juli 2022.

Jika ditilik lebih lebih lanjut, kuota jenis BBM bersubsidi tersebut kian tipis. Untuk Pertalite pada tahun ini jumlah kuotanya 23 juta KL. Diprediksi sebelum akhir tahun, kuota Pertalite bakal habis.

Baca juga: Harga Pertalite Jauh Dari Harga Keekonomian, Pengamat Sebut Penyesuaian Harga Bisa Dipertimbangkan

Namun di sisi lain, Pemerintah yakni Kementerian Keuangan, mengaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup sulit apabila harus kembali menambah subsidi untuk BBM.

"Space APBN kita sudah cukup. Mungkin supaya harga jualnya ini gak perlu tinggi antara harga jual dan harga keekonomian ini tinggi sekali. Kita sedang hitung perlu opsi kenaikan harga (BBM)," ucap Susiwijono di Sarinah Jakarta, Senin (15/8/2022).

Ia juga mengatakan, untuk memutuskan naiknya harga Pertalite, diperlukan pembahasan serta hitung-hitungan yang sangat detail.

Karena, lanjut Susiwijono, kenaikan BBM subsidi akan berdampak terhadap inflasi nasional.

Sehingga, keputusan ini harus dilakukan secara hati-hati.

"Angkanya semua dihitung. Kita semua sedang siapkan angkanya, kita sudah rapat beberapa kali," ucap Susiwijono.

Baca juga: Pertalite Langka, Energy Watch: Disebabkan Disparitas Harga

"(Kembali ditegaskan) semua sedang dihitung, kalau naik nanti kontribusi ke inflasinya berapa karena kenaikan harga BBM akan dorong inflasi," pungkasnya.