TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato di hadapan jajaran menteri hingga pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (18/8/2022).

Pada awal pidatonya, Jokowi menyampaikan situasi di dunia sedang mengalami kesulitan lantaran adanya pandemi Covid-19 hingga perang yang masih berkecamuk di Ukraina.

"Dunia menghadapi situasi yang sangat sulit. Semua negara menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Dimulai dari pandemi Covid yang belum pulih dan beberapa negara masih dalam angka yang tinggi."

"Kemudian masuk muncul perang, krisis pangan, muncul krisis energi. Ini yang saya bilang tadi, keadaan yang sangat sulit," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Peringatan HUT RI di Cairo: Presiden Mesir Ucapkan Selamat Kepada Presiden Jokowi

Menanggapi situasi krisis global tersebut, Jokowi meminta agar jajaran menteri tidak hanya bekerja dalam melihat sudut pandang makro.

"Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja (secara) standar. Nggak bisa lagi karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas."

"Lebih lagi harus detil harus dilihat lewat angka-angka dan data-data. Karena memang keadaannya tidak normal," tegasnya.

Harga Tiket Garuda Naik, Jokowi Minta Menteri BUMN Tambah Armada Pesawat

Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti soal kenaikan harga tiket pesawat di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyebut telah meminta Menteri BUMN, Erick Tohir untuk menambah armada pesawat.

"Garuda, Menteri BUMN ini saya sampaikan segera tambah pesawatnya agar harga bisa seperti keadaan normal," katanya.

Baca juga: BI Rilis Uang Kertas Baru 2022, Ada 8 Tokoh Pahlawan, Sri Mulyani: Rupiah sebuah Motif Spirit

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar mengatasi kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi beberapa waktu terakhir.

"Dari lapangan yang saya dengar, harga tiket pesawat tinggi, Pak Menteri Perhubungan saya perintahkan segera ini diselesaikan," pintanya.

Di sisi lain, Jokowi pun mengakui bahwa mengatur kenaikan harga tiket pesawat ini tidaklah mudah untuk diselesaikan lantaran harga avtur yang juga mengalami lonjakan.

"Meski (situasi ini) tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi," katanya.

Tegur Pemda karena Dana 'Mengendap' di Bank Naik Menjadi Rp193,4 T

Jokowi menegur kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait adanya dana yang 'mengendap' di bank mengalami kenaikan menjadi Rp 193,4 triliun per Agustus 2022 atau 11,3 persen dibanding bulan sebelumnya.

Jokowi pun memerintahkan agar Pemda untuk segera menggunakan dana tersebut untuk perekonomian tiap daerah.

"Ini harus didorong agar ikut memacu perekonomian ekonomi daerah," ujarnya.

Kemudian, terkait realisasi anggaran belanja daerah sejumlah Rp472 triliun pada bulan Agustus atau setara dengan 39,3 persen dari total alokasi belanja daerah seluruhnya.

"Ini (realisasi anggaran belanja daerah) penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Ada 5 Provinsi dengan Angka Inflasi Lebih dari 5 Persen

Selain itu, Jokowi juga mendesak agar Pemda dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pengendalian inflasi.

Desakan ini lantaran ada lima provinsi yang mencatatkan inflasi lebih dari lima persen per Juli 2022.

Kelima provinsi yang dimaksud adalah Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,9 persen).

Jokowi pun meminta agar Pemda lebih teliti untuk mengetahui penyebab inflasi yang mencapai lebih dari lima persen tersebut.

"Hati-hati, tolong lihat secara detail yang menyebabkan ini (inflasi tinggi) apa," katanya.

Desak Menkeu Hitung Kembali APBN untuk Anggaran Subsidi BBM

Pada kesempatan yang sama, Jokowi pun mendesak agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghitung kembali Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) terkait subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar hingga soal LPG serta tarif dasar listrik (TDL)

Hal tersebut, katanya, lantaran adanya lonjakan harga minyak mentah dunia.

"Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik ini bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Mendagri Buat Surat Penggunaan Anggaran Tak Terduga untuk Pengendalian Inflasi

Lebih lanjut, Jokowi menjabarkan di mana anggaran subsidi untuk sektor BBM, LPG, dan listrik berdaya di bawah 3.500 VA sebesar Rp 502 triliun pada tahun 2022.

Dirinya pun mempertimbangkan apakah anggaran subsidi tersebut dapat menahannya.

"Ini harus kita tahu, untuk menahan agar inflasi tidak tinggi (kami menggelontorkan subsidi Rp 502 triliun). Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat?"

"Ya nanti akan dihitung Menteri Keuangan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)