Isu Harga Pertalite Naik Jadi Rp 10.000, Pertamina: Masih Sesuai Pemerintah Rp 7.650 per Liter
Pihak PT. Pertamina (Persero) menyebut saat ini harga BBM Subsisi pertalite masih Rp 7.650 per liter, bukan Rp 10.000 per liter, Rabu (24/8/2022).
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS.COM - Pihak PT. Pertamina (Persero) merespons soal isu harga pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter hari ini, Rabu (24/8/2022).
Diketahui, kabar yang menyebut harga pertalite bakal naik dari harga awal Rp 7.650 akhir-akhir semakin mencuat.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menegaskan saat ini, harga BBM Subsidi, khususnya Pertalite masih sesuai yang ditentukan pemerintah.
Hari ini, Rabu (24/8/2022), harga Pertalite masih Rp 7.650 per liter.
"Iya (tidak benar harga Pertalite naik hari ini (Rabu)."
"Harga pertalite masih sesuai yang ditentukan Pemerintah Rp 7.650/liter," ucap Irto Ginting kepada Tribunnews.com, Rabu pagi.
Baca juga: Harga BBM Pertalite Diisukan Akan Naik, Jokowi Berikan Tanggapan
Menurutnya, mengenai penetapan harga BBM Subsidi menjadi kewenangan pemerintah.
"Kebijakan harga BBM Subsidi merupakan kewenangan Pemerintah," lanjutnya.
Pertamina sebagai operator, kata Irto Ginting, akan menjalankan penugasan yang diberikan oleh regulator.
Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama, juga merespons soal isu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite yang akan naik dari harga awal Rp 7.650 per liter.
Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok itu mengatakan, isu kenaikan BBM bersubsidi sebaiknya ditanyakan langsung ke Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati.
"Bisa tanya ke Dirut (Pertamina) ya," ucapnya Ahok saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (23/8/2022).
Sebagai informasi, Nicke dijadwalkan menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan Pertamina.
Namun, menurut Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno, rapat ditunda.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada pekan depan (pekan ini).
Hal tersebut, lantaran subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN.
Untuk itu, Luhut meminta masyarakat bersiap-siap jika pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar.
Hal senada juga disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
Bahlil juga menyebut, beban subsidi diproyeksikan membengkak hingga Rp 600 triliun pada akhir 2022 karena lonjakan harga energi di global.
Presiden Jokowi Minta Menteri Kalkulasi Dampaknya Kenaikan Harga Pertalite
Diberitakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menterinya melakukan kalkulasi terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM.
Jokowi meminta jangan sampai kenaikan BBM justru menggerus pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak inflasi.
Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Presiden Joko Widodo menjelaskan, keputusan menaikkan harga BBM (Pertalite dan solar subsidi) harus dilakukan secara hati-hati.
“Ini (kenaikan harga BBM) menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati,” kata Jokowi.
“Kalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangganya, kemudian nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi. Kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Untuk itu, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara matang sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.
“Semuanya saya suruh menghitung betul-menghitung betul, sebelum diputuskan,” jelas Jokowi.
Respons Ekonom jika BBM Subsisi Naik
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, turut merespons jika terjadi kenaikan harga BBM Subsidi jenis Pertalite.
Bhima mengatakan, bila harga BBM Pertalite naik 30 persen-40 persen, maka anggaran untuk perlindungan sosial bisa meningkat.
Dikatakan, anggaran perlindangan bisa naik Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun atau menjadi Rp 631 triliun, dari sebelumnya Rp 431,5 triliun dalam APBN 2022.
Menurut Bhima, kebutuhan anggaran perlindungan sosial naik karena jumlah orang miskin dan rentan miskin terdampak dari kenaikan harga BBM cukup banyak.
"Misalnya ada orang miskin dia enggak punya motor atau mobil, tetap menanggung dampak kenaikan harga BBM karena biaya bahan makanan ikut naik," kata Bhima, dikutip Tribunnews.com dari Kontan.co.id, Selasa (23/8/2022).
Selain itu, kata Bhima, efek domino dari kenaikan harga BBM bisa sangat luas, seperti mempengaruhi keberlanjutan usaha kecil dan mikro.
Baca juga: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan: Naiknya Harga Pertalite Semakin Mencekik Daya Beli Rakyat
Bhima menambahkan, saat ini ada 64 juta unit UMKM yang bergantung dari BBM subsidi baik pertalite maupun solar.
Jika pelaku UMKM ingin menyesuaikan harga jual produk, maka tidak semua konsumen siap.
Sehingga, imbasnya, para UMKM juga butuh mendapatkan kompensasi dari kenaikan harga BBM.
Selanjutnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengungkapkan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana kenaikan harga Pertalite.
Nailul Huda menjelaskan, apabila harga BBM Pertalite naik menjadi Rp 10.000 hingga Rp 11.000 per liter, maka memberatkan masyarakat dan inflasi bisa naik.
"Kalau ke harga Rp 10.000 hingga Rp 11.000 saya rasa sangat berat bagi masyarakat," ucapnya.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Taufik Ismail, Kontan.co.id/Dendi Siswanto, Kompas.com, Kompas.tv)
Simak berita lainnya terkait Harga BBM Subsidi