TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengatakan, saat ini rakyat sedang kesulitan setelah pandemi yang melanda Indonesia beberapa tahun belakangan ini.

Apalagi belakangan muncul narasi bahwa APBN tak tepat sasaran akibat masih banyak pelaku usaha dan orang kaya yang mengkonsumsi BBM subsidi.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat berhenti memberikan subsidi untuk orang kaya.

Hal tersebut dikatakan Ryano saat menggelar Orientasi DPP KNPI dan Diskusi Politik Pangan di Hotel Millennium, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ketua Komisi VII DPR: Perlu Pengalihan Subsidi BBM untuk Penuhi Keadilan Masyarakat

“Persoalan yang jika tidak segera ditangani, akan berdampak tidak hanya bagi perekonomian nasional, namun juga bagi kondisi ekonomi masyarakat, serta stabilitas sosial dan politik dalam negeri,” ujar Ryano, Minggu (28/8/2022).

Alumni Universitas Al Azhar, Mesir ini mengatakan, seluruh potensi dan energi harus bergerak melakukan akselerasi untuk memulihkan, membangkitkan dan memperkuat lagi ekonomi Indonesia setelah pandemi.

Selain krisis pangan dan energi, saat ini kata Ryano, kita juga dihadapkan dengan beberapa kondisi dan momentum yang sangat menentukan masa depan generasi muda dan Tanah Air.

“Pertama, kondisi internal KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda Indonesia yang sampai hari ini masih berada dalam dinamika yang belum sepenuhnya produktif,” ujarnya.

Selanjutnya yang kedua, paska pandemi 2 tahun ini, yang menjadi fokus adalah pemulihan dan penguatan ekonomi. Dia meyakini pengembangan gagasan 'Activist Preneur' yang diusungnya dapat menjadi kekuatan besar bagi generasi muda membawa Indonesia maju pada 2045.

Sedangkan yang ketiga, yaitu tentang kondisi penegakkan hukum dan momentum politik 2024. Salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat saat ini sedang tertuju kepada kasus yang melibatkan Polri.

Di sisi lain, Presiden Perserikatan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) ini mengatakan, tahapan Pemilu 2024 saat ini sudah mulai berjalan. Sementara, pemuda atau kelompok milenial merupakan segmen pemilih dengan jumlah terbesar.

Baca juga: Harga BBM Hari Ini, Penjelasan Kemenkeu Terkait Harga BBM Subsidi

“Sudah saatnya pemuda mendapatkan kesempatan dan kepercayaan sebagai pemimpin daerah dan wakil rakyat. Dengan diberikannya kepercayaan untuk memimpin daerah dan menjadi, wakil rakyat, pemuda dapat berperan lebih besar memajukan daerahnya,” tuturnya.

Menkeu: Ratusan Triliun Anggaran Dinikmati Orang Kaya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar, bakal jebol sebelum akhir 2022.

Menurut proyeksinya, konsumsi Solar bakal tembus 17,44 juta kilo liter (KL), sedangkan konsumsi Pertalite bakal mencapai 29,07 juta kilo liter.

Padahal kuota Pertalite pada tahun ini hanya dipatok 23 juta KL. Sementara Solar subsidi jumlah kuotanya sebesar 14,9 juta KL.

Baca juga: Harga BBM Pertalite Hari Ini, Minggu 28 Agustus 2022 Wilayah Kaltim, Jakarta, Sumatera Utara

“Artinya, konsumsi Pertalite bakal 126 persen dari kuota yang ditentukan 2022. Kalau diasumsikan konsumsinya 1,5 juta per bulan, berarti (kuota) ini akan habis pada Oktober 2022,” ucap Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Yang menjadi sorotan Menkeu adalah, masih banyak pelaku usaha dan orang kaya yang mengkonsumsi BBM subsidi.

Berdasarkan data yang ia peroleh, 89 persen konsumen yang mengkonsumsi solar subsidi adalah kalangan dunia usaha. Kemudian 11 persennya dinikmati oleh kalangan rumah tangga.

Bila ditilik lebih jauh dari yang dinikmati oleh rumah tangga, ternyata 95 persennya dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 5 persen yang dinikmati rumah tangga miskin (petani dan nelayan).

Sementara untuk Pertalite, 86 persen dinikmati rumah tangga dan sisanya 14 persen dinikmati oleh dunia usaha.

Dari yang dinikmati rumah tangga, ternyata 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan 20 persen dinikmati oleh rumah tangga miskin.

Menkeu Sri Mulyani juga menegaskan, bahwa anggaran subsidi energi senilai Rp 502 triliun yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah bakal habis sebelum akhir 2022.

Anggaran tersebut juga tak tepat sasaran, mengingat masih dominan orang mampu yang mengkonsumsi BBM subsidi tersebut.

“Artinya dengan ratusan triliun ini yang menikmati kelompok paling mampu. Entah pertalite atau solar. Belum lagi bicara soal LPG,” ujar Sri Mulyani.