Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut membengkaknya anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mengganggu berbagai program strategis yang telah dicanangkan pemerintah.

Tito menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) awalnya mengalokasikan subsidi sebesar Rp152,5 triliun untuk 2022.

Namun, angka itu meningkat menjadi Rp502 triliun hingga pertengahan tahun ini.

“Ini enggak main-main. Ini aman-aman kita ini karena ada subsidi dari pemerintah pusat. Pertanyaannya sampai kapan kita mampu melakukan subsidi ketika BBM naik terus (harga) energi naik terus tingkat dunia,” ujarnya menambahkan," kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Bantuan Pengalihan Subsidi BBM Diharapkan Kurangi Tekanan Terhadap Masyarakat

Ia menambahkan, membengkaknya subsidi energi ini membuat sejumlah program pemerintah harus dikorbankan, termasuk program strategis.

Dampaknya, lanjut Tito, bisa saja berpengaruh pada program-program wajib standar pelayanan minimal di tiap daerah.

“Kemudian kita harus mengorbankan program-program lain. Bisa saja nanti DAU (Dana Alokasi Umum) akan dikurangi, transfer ke daerah akan dikurangi. Terasa,” ujarnya.

Tito pun meminta pemerintah daerah perlu berperan serta mengantisipasi potensi inflasi, karena inflasi nasional dipengaruhi dari kontribusi pemerintah daerah.

“Makanya Pak Presiden merilis angka per provinsi kemarin. Perlu upaua bersama menangani inflasi,” kata Tito.

Butuh Dana Rp198 Triliun

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran Rp198 triliun jika tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar.

Kondisi itu akan semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena harus menanggung bengkaknya anggaran subsidi BBM tersebut.

"Duitnya sudah disediakan Rp 502 triliun, tapi habis. Pertanyaannya 'ibu mau nambah (anggaran subsidi BBM) atau enggak?' Kalau nambah dari mana anggarannya? Suruh ngutang?," kata Sri Mulyani.

Ia juga menjelaskan, saat ini alokasi untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 dipatok sebesar Rp502,4 triliun.

Baca juga: Tiga Langkah Agar Pemerintah Bisa Kurangi Beban Subsidi BBM, Apa Saja?

Nilai itu sudah membengkak dari anggaran semula yang hanya sebesar Rp152,1 triliun.

Penambahan itu dilakukan untuk menahan kenaikan harga energi di masyarakat imbas lonjakan harga komoditas global.

Namun, kini tren harga minyak mentah masih terus menunjukkan kenaikan, apalagi kurs rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar AS.

Di sisi lain, konsumsi Pertalite dan Solar juga diperkirakan melebihi kuota yang ditetapkan.