Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melempar wacana rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

Sepekan berlalu, pemerintah belum juga menaikkan harga BBM.

Lalu kapan rencana harga BBM naik?

Pemerintah belum memutuskan kapan penyesuaian atau kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan.

Meskipun bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebagian telah disalurkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan untuk memutuskan penanganan BBM bersubsidi yang terkena imbas dari melonjaknya minyak mentah dunia.

“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi di Papua, Kamis, (1/9/2022).

Kepala negara mengatakan pemerintah melakukan penghitungan atau kalkulasi terhadap penanganan BBM bersubsidi tersebut dengan hati-hati.

“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya,” katanya.

Baca juga: Pengamat: RI Termasuk Negara dengan Harga BBM Termurah

Bantalan Sosial Jika Harga BBM Naik

Sebelumnya Pemerintah menyiapakan sejumlah bantalan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang akan terkena imbas dari rencana kenaikan BBM bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah untuk bantalan sosial tersebut yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah.  BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.

“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.

Selain BLT pemerintah juga menyiapkan subsidi upah bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

Bantalan sosial yang ketiga yakni subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.

Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Bantuan-bantuan tersebut direncanakan akan mulai dieksekusi pada pekan ini.

Pemerintah berharap BLT yang diberikan bisa mengurangi tekanan kenaikan harga kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.

“Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” pungkasnya.