Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

BTN Batal Merger, Diminta Reformasi Skema Penyaluran KPR Subsidi

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan merger BTN dengan bank lain.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in BTN Batal Merger, Diminta Reformasi Skema Penyaluran KPR Subsidi
TRIBUNNEWS.COM/Yanuar Riezqi Yovanda
Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan pemerintah tidak akan melakukan merger BTN dengan bank lain. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) batal melakukan merger atas PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan meminta bank ini fokus pada penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) ke masyarakat.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kementeriannya ingin agar BTN bisa lebih sehat dan kuat lagi.

Karena itu, manajemen BTN masih harus membenahi sejumlah hal mulai dari memperbaiki struktur pendanaan hingga memperbesar kapasitas penyaluran KPR bersubsidi.

Kartiko mengatakan, BTN terlambat mentransformasi sumber pendanaan untuk modal penyaluran kredit.

BTN kini bank terus memacu dana murah alias saving account and current account (CASA) agar memiliki biaya dana atau cost of fund (CoF) yang lebih kompetitif.

“Kantor cabang BTN dulu lebih fokus dalam penyaluran KPR, sedangkan pendanaan lebih banyak dari institusi sehingga terbilang mahal sekali. Sekarang, lewat transformasi kantor cabang BTN yang lebih fokus pada pendanaan, CoF mereka sudah mulai turun,” ujar Kartiko kepada Redaksi KONTAN, Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, komposisi penyaluran kredit bersubsidi yang disalurkan BTN masih kurang besar. Padahal backlog masih besar di angka 2 juta, sehingga BTN masih memiliki peluang dalam mengoptimalkan KPR ke segmen ini.

Dia menegaskan, diperlukan reformasi skema KPR subsidi dari pemerintah agar BTN bisa menangkap peluang ini dengan optimal.

Baca juga: Gandeng Agen Properti, BTN Bidik Penyaluran Pembiayaan 5.000 Unit Hunian

Berita Rekomendasi

Lantaran, skema yang ada hanya memberikan skup pembiayaan yang rendah karena berbasiskan pada giro yang Tiko nilai masih terbatas.

Kementerian BUMN mengajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merumuskan skema yang lebih baik lagi.

Pihaknya juga meminta agar BTN memperketat pemilihan pengembangan yang lebih berkualitas dan rendah risiko. Sebab, beberapa produk apartemen dan rumah susun pasarnya tengah jatuh saat ini.

Baca juga: Rencana Kucuran Penyertaan Modal Negara ke BTN Belum Jelas, Ini Kata Ekonom

“BTN ini tidak merger ulu, harus disehatkan. Makanya, BTN disehatkan dulu, makanya kita lakukan rights issue untuk menyehatkan capital dan reformasi bisnisnya. BTN ini kalau berhasil memperbaiki funding basednya, dan fokus ke landed subsidi lagi, harusnya profitable di sini,” jelasnya.

Ia mengakui, pekerjaan rumah yang harus dilakukan BTN dengan terus meningkatkan kualitas kredit dan dana murah. Ia ingin, agar perbedaan CoF antara BTN dan Bank Mandiri tidak terlalu jauh berkisaran di level 1 persen hingga 2%. Sebab, dahulu, jarak CoF BTN dan Mandiri bisa sampai 3%.

“Kalau bisa jadi policy as mortgage bank subsidi, harusnya BTN bisa survive sendiri. Sebab ATMR (aset tertimbang menurut risiko) mereka itu rendah karena dijamin untuk rumah subsidi. Dengan kondisi itu,dengan NIM (Net interest margin) 3% saja, BTN bisa dapat ROE (return on equity) 15% hingga 17%. Asal jangan main-main ke developer nakal,” katanya.

Baca juga: BTN Tata Ulang Jaringan Cabang untuk Optimalkan Layanan

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu menyatakan terus mengurangi obligasi dengan kupon tinggi. Hal ini dilakukan agar bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif.

Halaman
12
Sumber: Kontan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas