Tribun Bisnis

Permudah IKM Dapatkan Bahan Baku, Kemenperin Sediakan PPBB

Kementerian Perindustrian mengungkapkan kesulitan para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk naik level karena sulitnya memperoleh bahan baku.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Permudah IKM Dapatkan Bahan Baku, Kemenperin Sediakan PPBB
HO
Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita 

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian mengungkapkan kesulitan para Industri Kecil Menengah (IKM) untuk naik level karena sulitnya memperoleh bahan baku.

Dari data Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, biaya bahan baku dan bahan penolong di komponen biaya produksi industri kecil menengah mencapai 57,31 persen.

Guna mempermudah IKM mendapatkan bahan baku untuk produksinya, Menteri Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah.

Aturan di atas menjabarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

Baca juga: Kemenperin Sarankan IKM Olah Kekayaan Alam 

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita, mengatakan dalam PP 28/2021, diatur bahwa impor bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U), serta dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari IKM dimaksud.

"Kami bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan IKM, sehingga mampu bersaing di tingkat global.

Upaya ini dilakukan melalui kebijakan yang mendukung terciptanya pasar bagi produk IKM, inovasi dalam pengembangan produk, peningkatan citra dan merek dagang terhadap produk IKM, serta adanya jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong," ungkap Reni, Sabtu (10/9/2022).

Nantinya, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berperan menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, serta menyalurkan bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri bagi IKM.

Impor hanya diperuntukkan bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan importasi bahan baku dan/atau bahan penolong sendiri, sedangkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat memperoleh bahan baku dan/atau bahan penolong dari sisa impor yang diperuntukkan bagi IKM sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca juga: IKM Makin Jeli Lihat Peluang, Kemenperin Fasilitasi Kemitraan dan Tingkatkan Kemampuan

"Penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong, dilakukan berdasarkan skema kerja sama pemerintah pusat dan daerah," jelas Reni.

Beberapa kriteria yang harus dimiliki badan usaha yang hendak mengajukan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku (PPBB), diantaranya badan usaha tersebut melakukan importasi dan menyalurkan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperuntukkan bagi IKM, serta memiliki dan/atau menguasai tempat, bangunan, area atau penyimpanan minimal 500 meter persegi di satu lokasi.

"Selain itu, memiliki kegiatan usaha minimal importasi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk IKM, serta sedikitnya telah melayani lima IKM," sebut Reni.

Selanjutnya, PPBB yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, mengajukan usulan kebutuhan tahun berikutnya berdasarkan kontrak pemesanan IKM, melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK) paling lambat bulan September tahun berjalan.

Baca juga: Tingkatkan TKDN Produk Elektronik, Kemenperin Pertemukan IKM dan Produsen Besar

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas, penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan dan rencana pasokan dalam Neraca Komoditas ini akan menjadi dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ini nantinya dilarang menyalurkan bahan baku dan/atau bahan penolong impor yang bukan untuk kegiatan produksi IKM. IKM juga tidak boleh menjual barang impor dari PPBB ini ke pihak lain," tutur Reni.

Diharapkan, kebijakan ini dapat dipahami bersama oleh semua pemangku kepentingan agar pembinaan dan pengembangan IKM dapat berjalan secara tepat sasaran dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Semoga peraturan pelaksana ini dapat memberikan iklim usaha yang lebih kondusif, serta kepastian hukum dan usaha bagi IKM," ucapnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai syarat pengajuan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku/Penolong, kunjungi tautan: kemenperin.go.id/perizinan/180.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas