Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkritik manajemen BPJS Kesehatan.

Dia menilai keanggotaan BPJS Kesehatan selama ini belum menyentuh semua warga.

"Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa," kata Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (13/9/2022).

Dia meminta semua warga di Kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan.

Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir berjanji akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat.

Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri.

"Jangan sampai, misalnya, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin. Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS," tutur Muhadjir.

Soal stunting, Muhadjir mengapresiasi angka stunting di Jombang ada di angka 13 persen. Laporan itu didapatkannya dari Bupati Mundjidah Wahab saat bertemu di Pendopo Kabupaten sebelum ke Ploso.

Baca juga: Ahli Digital Forensik Beberkan Penyebab Bocornya 247 Juta Data NIK Peserta BPJS Kesehatan

Angka ini sudah memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Tetapi, Jombang berupaya lebih jauh menurunkan hingga ke angka 0.

“Ada program Bu Bupati yang harus didukung, yakni zero stunting. Jombang tak ada yang stunting. Kalau ini berhasil, luar biasa,” kata Muhadjir.

Atas permintaan Muhadjir itu, kades meminta perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen diubah. Karena Covid sudah mereda.

Baca juga: Daftar Jenis Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan, Mulai Tindakan Bedah Kecil hingga Besar

Sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.

Seperti diketahui, saat ini stunting mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi Balita stunting sebesar 24,4 persen pada 2021.

Artinya, hampir seperempat Balita Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibanding 2020 yang diperkirakan mencapai 26,9%.

Pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, perlu upaya inovasi dalam menurunkan jumlah balita stunting 2,7% per tahunnya.