Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu pekan sudah pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar. 

Hal ini seiring membengkaknya anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun dari proyeksi awal Rp 170 triliun APBN 2022. 

CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gan mengatakan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM subsidi karena faktor eksternal ketidakpastian ekonomi global.

Baca juga: Ringankan Beban Masyarakat, Menteri Sosial Sebut BLT BBM Sudah Disalurkan ke 12,7 Juta Penerima

Menurutnya dampak kenaikan BBM baru akan terlihat satu-dua bulan ke depan terhadap sektor industri.

"Dampaknya bisa saja baru mulai terlihat dalam satu atau dua bulan ke depan untuk beberapa industri. Banyak perusahaan yang mungkin menahan kenaikan harga jual dengan melakukan perhitungan ulang, dan penghematan biaya, atau melakukan tes pasar untuk memastikan jika penyesuaian harga terpaksa dilakukan," kata Johanna di Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Johanna menegaskan hal ini tidak akan berimbas negatif terhadap kinerja perusahaan.

“Sedangkan bagi masyarakat luas, selain bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana subsidi terhadap infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat seperti meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga yang masih terjangkau," urainya.

Namun penting kiranya untuk jangka panjang, pemerintah dapat mulai memberikan edukasi yang bisa memotivasi masyarakat untuk mulai beralih pada energi alternatif yang terjangkau dan dapat diperbaharui.

Sebelumnya, pemerintah akan terus memantau dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini. 

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial sebesar Rp 27,2 triliun untuk melindungi kelompok masyarakat miskin.

Baca juga: Update Harga BBM Hari Ini, Jumat 16 September 2022: Pertalite di SPBU BP Turun

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, pemerintah mengeluarkan tiga program bantuan sosial. 

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun bagi 20,7 juta keluarga kurang mampu. 

Selain BLT, ada subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun yang ditunjukkan bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. 

Presiden Jokowi telah memerintahkan daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,2 triliun untuk digelontorkan dalam bentuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan bantuan nelayan.