Tribun Bisnis

Perlu Revisi UU Minerba untuk Relaksasi Kepemilikan Saham Asing

Saat ini sektor pertambangan sedang mengalami peningkatan di tengah kondisi global yang masih belum menentu, sementara aktivitas eksplorasi

Penulis: chaerul umam
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Perlu Revisi UU Minerba untuk Relaksasi Kepemilikan Saham Asing
Kontan/samindoresources.com
Ilustrasi tambang batubara. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini sektor pertambangan sedang mengalami peningkatan di tengah kondisi global yang masih belum menentu, sementara aktivitas eksplorasi dan investasi juga meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor pada bulan April 2022 mencapai 27,32 miliar dollar AS. Nilai ini naik sebesar 3,11 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan naik 47,76 persen (yoy).

Nilai ekspor ini terus meningkat sejak Januari 2022. Pada Januari, pertumbuhannya sebesar 25,37 persen, kemudian naik 34,19 persen pada Februari, 44,37 persen pada Maret, dan 47,76 persen pada April 2022.

Di acara diskusi dengan KADIN Indonesia beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengajak pengusaha nasional bersama-sama mengundang investor asing untuk berinvestasi di sektor pertambangan sebagai implementasi kebijakan pemerintah di bidang hilirisasi produk pertambangan.

Baca juga: Aduan Konflik Tambang ke Ombudsman Melonjak 100 Persen, Surat Dirjen Minerba Dituding Jadi Pemicu

Namun, itu saja dipandang tidak cukup. Perlu upaya lebih keras lagi, salah satunya dengan melakukan relaksasi kepemilikan saham asing pada usaha di sektor pertambangan.

"Saya mengusulkan relaksasi kepemilikan saham asing melalui perubahan UU Minerba. Agar Nominee agreement tidak digunakan lagi dalam praktek hukum di lingkungan industri pertambangan nasional," ungkap Ida Sumarsih, pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dalam disertasi doktornya pada sidang promosi doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta, Sabtu, 17 September 2022.

Ida menemukan pembuatan nominee agreement dianggap sebagai penyelundupan hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal.

Namun demikian, nominee agreement tidak dapat serta merta dianggap batal demi hukum karena harus dilihat terlebih dahulu isi atau materi muatan perjanjianya.

Pembuatan nominee agreement merupakan pilihan dan cara investor asing mengamankan investasinya di Indonesia.

Baca juga: Dirjen Minerba ke Pelaku Usaha Pertambangan: Jangan Pernah Berikan Uang ke Pejabat Pelayanan

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas