TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program bantalan sosial (bansos) dinilai dapat menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat dari inflasi global.

Inflasi global akibat tingginya suku bunga internasional, yang didorong oleh keputusan The Fed AS menaikkan suku bunga, dan diimbuhi pula oleh dampak perang Rusia-Ukraina, menambah "gelapnya" prospek kebangkitan ekonomi global.

Berlanjutnya kerusakan jalur pasok bagi komoditas energi, pangan, dan pupuk dunia memicu menambah beban bagi APBN banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam rangka memitigasi beban yang diterima oleh kelompok masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun dan mencakup kurang-lebih 38 juta anggota masyarakat terdampak dan mengurangi subsidi terhadap BBM, yang harganya telah disesuaikan, agar APBN tidak ‘jebol’.

Baca juga: Waspada! Ada Link Palsu untuk Pencairan Bansos, Catut Nama Kemensos

Menurut mantan Menteri Keuangan 2014-2016, Bambang Brodjonegoro, kuat atau tidaknya APBN sangat terkait dengan kondisi global.

Kendati demikian, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. APBN terbagi tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman," ujar Bambang dalam serial webinar Moya Institute bertajuk Langkah Penyelamatan APBN: Perlu atau Tidak, Jumat (23/9/2022).

Menurut Bambang, hal tersebut sebagai cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional.

"Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung," ucap Bambang.

Ekonom Indef Berly Martawardaya menyampaikan, APBN adalah alat utama yang berfungsi sebagai stabilitas, distribusi, dan alokasi.

Berty menyatakan, APBN harus diseimbangkan agar mampu berperan sebagai pelindung kelompok masyarakat ekonomi rentan.

Berty mengatakan, melesetnya prediksi pemerintah terhadap harga minyak dunia (Indonesia Crude Oil Price), memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan APBN.

Dalam kondisi seperti ini, Berty berpendapat, diperlukan peningkatan pengeluaran bansos daru APBN, dengan mengakurasikan data para penerima manfaat, sehingga kebocoran tidak terjadi.

Baca juga: Bansos BLT Solusi Redam Kenaikan Harga BBM

Sementara Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, dalam beberapa survei dilakukan ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM oleh masyarakat, sehingga menjadi "lahan" bagi kelompok kepentingan mengeksploitasinya, mendiskreditkan pemerintah.